Bagaimana Kalau Rakyat Sudah Tidak Terlalu Peduli Nama Besar?
Pilpres 2029 bukan hanya soal siapa paling terkenal. OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA membahas mengapa rakyat perlu memilih Presiden berdasarkan kinerja, rekam jejak, integritas dan gagasan, bukan sekadar popularitas.
Menuju Pilpres 2029, kita mungkin akan kembali mendengar nama-nama besar politik Indonesia.
Ada Pak Prabowo Subianto.
Ada Pak Gibran Rakabuming Raka.
Ada Pak Anies Baswedan.
Ada Pak Ganjar Pranowo.
Ada Pak Dedi Mulyadi.
Ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono.
Ada Ibu Puan Maharani.
Dan kemungkinan masih banyak nama lain yang akan muncul.
Tetapi saya mempunyai satu pertanyaan:
Bagaimana kalau pada 2029 rakyat sudah tidak terlalu terpesona dengan nama besar?
Bagaimana kalau pertanyaan masyarakat berubah dari:
“Siapa orang ini?”
menjadi:
“Apa yang sudah orang ini kerjakan?”
Menurut saya, kalau perubahan seperti itu benar-benar terjadi, politik Indonesia akan memasuki fase yang sangat menarik.
Karena kompetisi tidak lagi hanya ditentukan popularitas.
Tidak hanya nama keluarga.
Tidak hanya besarnya partai.
Tidak hanya jumlah followers.
Tidak hanya seberapa sering wajah seseorang muncul di televisi.
Tetapi satu kata sederhana:
KINERJA.
Dan menurut saya, kalau rakyat Indonesia semakin memilih berdasarkan kinerja, siapa pun kandidatnya nanti, demokrasi kita justru sedang naik kelas.
Popularitas Tetap Penting, tetapi Tidak Seharusnya Menjadi Segalanya
Mari kita realistis.
Dalam pemilu, popularitas penting.
Masyarakat sulit memilih seseorang yang bahkan tidak mereka kenal.
Tokoh seperti Pak Prabowo tentu mempunyai keuntungan karena sudah dikenal masyarakat selama bertahun-tahun.
Pak Gibran mempunyai pengenalan publik yang sangat tinggi karena posisinya sebagai Wakil Presiden.
Pak Anies dan Pak Ganjar sudah pernah mengikuti Pilpres.
Pak AHY sudah lama berada di panggung nasional.
Ibu Puan juga mempunyai pengalaman politik panjang.
Pak Dedi semakin mendapatkan perhatian nasional.
Namun popularitas seharusnya hanya menjadi pintu masuk.
Setelah mengenal kandidat, masyarakat perlu masuk ke pertanyaan berikutnya:
Apa rekam jejaknya?
Pemilih 2029 Bisa Menjadi Jauh Lebih Kritis
Saya menduga karakter pemilih pada 2029 akan semakin berbeda.
Mengapa?
Karena informasi semakin mudah diperoleh.
Dulu kita mengenal politisi terutama melalui televisi, koran, radio, baliho, dan kampanye.
Sekarang?
Cukup membuka telepon genggam.
Kita bisa melihat pidato lama.
Kebijakan lama.
Janji kampanye.
Prestasi.
Kontroversi.
Data pembangunan.
Wawancara.
Bahkan pernyataan seseorang bertahun-tahun sebelumnya.
Jejak digital membuat politisi semakin sulit hanya mengandalkan pencitraan sesaat.
Dan menurut saya ini bagus.
Kepala Daerah Akan Mendapatkan Panggung Besar
Saya justru melihat Pilpres 2029 bisa menjadi panggung menarik bagi kepala daerah.
Mengapa?
Karena mereka mempunyai laboratorium kepemimpinan nyata.
Seorang gubernur tidak perlu mengatakan:
“Kalau saya memimpin, saya akan melakukan ini.”
Masyarakat bisa menjawab:
“Anda sudah memimpin provinsi. Hasilnya apa?”
Seorang wali kota bisa dinilai dari kotanya.
Seorang bupati bisa dinilai dari kabupatennya.
Bagaimana jalan?
Bagaimana sekolah?
Bagaimana kemiskinan?
Bagaimana investasi?
Bagaimana pelayanan publik?
Bagaimana lapangan pekerjaan?
Karena itulah nama seperti Pak Dedi Mulyadi, misalnya, menarik untuk diamati.
Bukan berarti Pak Dedi pasti menjadi calon Presiden.
Tetapi karena jabatan Gubernur Jawa Barat memberikan ruang besar kepada masyarakat untuk menilai kinerja beliau secara langsung.
Menteri Juga Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Jabatan
Hal yang sama berlaku kepada para menteri.
Menjadi menteri memang membuat seseorang terkenal.
Tetapi pada 2029 masyarakat bisa bertanya:
Apa perubahan selama Anda menjabat?
Kalau Menteri Pendidikan:
bagaimana pendidikan?
Kalau Menteri Ekonomi:
bagaimana ekonomi?
Kalau Menteri Investasi:
bagaimana investasi dan pekerjaan?
Kalau Menteri Pertanian:
bagaimana petani dan pangan?
Sederhana.
Menurut saya politik memang seharusnya kembali kepada logika sederhana seperti ini.
Jabatan harus menghasilkan pekerjaan.
Pak Gibran Akan Menghadapi Ujian Kinerja yang Sangat Menarik
Sebagai Wakil Presiden, Pak Gibran mempunyai kesempatan besar sampai 2029.
Beliau bisa membangun rekam jejak nasional.
Kalau Pak Gibran suatu hari mempunyai aspirasi politik lebih tinggi, masyarakat tentu akan melihat apa yang beliau lakukan selama menjadi Wakil Presiden.
Menurut saya itu adil.
Jangan menilai Pak Gibran hanya karena beliau putra Pak Joko Widodo.
Tetapi jangan pula memilih Pak Gibran hanya karena beliau putra Pak Jokowi.
Nilailah Pak Gibran sebagai Pak Gibran.
Apa kontribusinya?
Apa gagasannya?
Apa pekerjaannya?
Apa hasilnya?
Dengan cara seperti itulah seorang politisi membangun identitasnya sendiri.
Pak Prabowo Juga Akan Dinilai dari Pemerintahannya
Pak Prabowo mempunyai kesempatan konstitusional untuk kembali mencalonkan diri pada 2029.
Kalau beliau maju, situasinya tentu berbeda dengan Pilpres 2024.
Pada 2024, Pak Prabowo datang membawa program dan janji.
Pada 2029, jika kembali maju, masyarakat mempunyai bahan tambahan:
rekam jejak pemerintahan 2024–2029.
Apakah program berjalan?
Apakah ekonomi membaik?
Apakah pekerjaan bertambah?
Apakah kesejahteraan meningkat?
Apakah pelayanan publik semakin baik?
Masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian.
Inilah keuntungan sekaligus tantangan seorang petahana.
Pak Anies dan Pak Ganjar Juga Harus Membawa Sesuatu yang Baru
Kalau Pak Anies kembali bertarung pada 2029, pengalaman Pilpres 2024 tentu menjadi modal.
Begitu juga Pak Ganjar.
Tetapi masyarakat 2029 mungkin tidak ingin mendengarkan pengulangan 2024.
Mereka akan bertanya:
“Apa yang baru?”
Apa gagasan baru Pak Anies?
Apa gagasan baru Pak Ganjar?
Bagaimana menjawab tantangan AI?
Bagaimana ekonomi 2030-an?
Bagaimana pekerjaan generasi muda?
Bagaimana ketahanan pangan?
Bagaimana Indonesia menghadapi persaingan global?
Kandidat yang mampu menjawab masa depan akan jauh lebih menarik daripada kandidat yang terus berbicara tentang masa lalu.
Jangan Pilih Presiden Hanya karena Viral
Ini mungkin tantangan terbesar zaman digital.
Satu video berdurasi 30 detik bisa ditonton puluhan juta orang.
Satu kalimat lucu bisa membuat politisi viral.
Satu tindakan sederhana bisa mendapatkan jutaan likes.
Tidak ada yang salah.
Komunikasi politik memang berubah.
Tetapi jangan sampai kita memilih Presiden seperti memilih konten hiburan.
Presiden bukan pekerjaan 30 detik.
Presiden harus mengambil keputusan untuk lebih dari 280 juta manusia.
Ekonomi.
Pertahanan.
Pendidikan.
Kesehatan.
Diplomasi.
Pangan.
Energi.
Teknologi.
Bencana.
Semua berada dalam tanggung jawab pemerintahan.
Maka standar kita harus tinggi.
Followers Bukan Surat Suara
Seseorang bisa mempunyai 20 juta followers.
Belum tentu mendapatkan 20 juta suara.
Seseorang bisa viral setiap minggu.
Belum tentu dipercaya memimpin negara.
Sebaliknya, seseorang mungkin tidak terlalu heboh di media sosial tetapi mempunyai rekam jejak kerja yang kuat.
Karena itu masyarakat harus membedakan:
popularitas digital dan kapasitas kepemimpinan.
Keduanya bisa berjalan bersama.
Tetapi tidak selalu.
Partai Politik Harus Berani Mengusung Kader karena Kualitas
Saya juga berharap partai politik belajar menuju 2029.
Jangan hanya bertanya:
“Siapa paling terkenal?”
Tetapi tanyakan:
“Siapa paling siap?”
Kadang orang terbaik belum tentu paling populer.
Tugas partai justru memperkenalkan kader berkualitas kepada masyarakat.
Kalau partai hanya mencari artis politik yang sudah terkenal, fungsi kaderisasi menjadi hilang.
Gerindra harus menghasilkan kader.
PDI Perjuangan harus menghasilkan kader.
Golkar.
Demokrat.
PKB.
PAN.
PKS.
NasDem.
PSI.
Dan seluruh partai lainnya.
Indonesia membutuhkan sekolah kepemimpinan politik.
Rakyat Juga Harus Mau Membaca
Ini tanggung jawab kita.
Kita sering menuntut kandidat berkualitas.
Tetapi apakah kita juga menjadi pemilih berkualitas?
Jangan hanya membaca judul.
Cari program.
Bandingkan rekam jejak.
Periksa informasi.
Tonton debat secara lengkap.
Baca visi dan misi.
Lihat timnya.
Lihat pengalaman.
Jangan hanya memilih berdasarkan potongan video yang lewat di timeline.
Demokrasi yang berkualitas membutuhkan kandidat berkualitas dan pemilih yang kritis.
Tidak Masalah Punya Kandidat Favorit
Saya juga tidak mengatakan kita harus menjadi netral tanpa pilihan.
Silakan punya favorit.
Suka Pak Prabowo?
Silakan.
Pak Gibran?
Silakan.
Pak Anies?
Silakan.
Pak Ganjar?
Silakan.
Pak Dedi?
Silakan.
Pak AHY?
Silakan.
Ibu Puan?
Silakan.
Tetapi setelah mempunyai favorit, tetap tanyakan:
“Apa kekurangannya?”
Kalau kita sudah tidak mampu melihat kekurangan tokoh yang kita dukung, mungkin kita bukan lagi sedang menilai.
Kita sedang mengidolakan.
Politik membutuhkan pendukung yang tetap bisa berpikir.
Kinerja Harus Bisa Diukur
Kata “kerja” juga jangan hanya menjadi slogan.
Kinerja harus mempunyai ukuran.
Kalau mengaku menciptakan lapangan kerja:
berapa?
Kalau mengaku menurunkan kemiskinan:
datanya bagaimana?
Kalau mengatakan investasi meningkat:
apa dampaknya kepada masyarakat?
Kalau pendidikan membaik:
indikatornya apa?
Kalau pelayanan publik lebih baik:
apakah masyarakat merasakannya?
Politik berbasis kinerja membutuhkan data.
Bukan sekadar klaim.
Pemimpin yang Mau Mengakui Kekurangan Justru Menarik
Saya pribadi berharap politik Indonesia juga mulai meninggalkan budaya seolah-olah pemimpin harus selalu terlihat sempurna.
Tidak ada manusia sempurna.
Presiden juga manusia.
Menteri manusia.
Gubernur manusia.
Pemimpin yang mengatakan:
“Program ini belum berhasil dan akan kami perbaiki,”
menurut saya justru menunjukkan kedewasaan.
Daripada mengatakan semuanya berhasil padahal masyarakat merasakan sebaliknya.
Kejujuran juga bagian dari kinerja.
Closing: Jangan Cari Presiden yang Paling Heboh, Cari yang Paling Siap
Menuju 2029, kita akan melihat banyak nama.
Baliho akan muncul.
Survei akan datang.
Video akan viral.
Debat akan panas.
Relawan akan bergerak.
Partai akan membangun koalisi.
Semua itu bagian dari demokrasi.
Tetapi ketika akhirnya kita berdiri di dalam bilik suara, hanya ada kita dan pilihan kita.
Pada saat itulah saya berharap satu pertanyaan muncul:
“Siapa yang paling siap bekerja untuk Indonesia?”
Bukan:
“Siapa yang paling terkenal?”
Bukan:
“Siapa yang paling viral?”
Bukan:
“Siapa yang paling banyak followers?”
Bukan pula:
“Siapa yang paling sering muncul di timeline saya?”
Lihat rekam jejaknya.
Lihat gagasannya.
Lihat integritasnya.
Lihat kemampuan membangun tim.
Lihat bagaimana memperlakukan orang yang berbeda.
Lihat bagaimana menerima kritik.
Lihat hasil pekerjaannya.
Kalau ternyata pilihan terbaik menurut masyarakat adalah Pak Prabowo, itulah demokrasi.
Kalau Pak Gibran, hormati.
Kalau Pak Anies, hormati.
Kalau Pak Ganjar, hormati.
Kalau Pak Dedi, hormati.
Kalau Pak AHY, hormati.
Kalau Ibu Puan, hormati.
Kalau ternyata muncul nama baru, dengarkan gagasannya terlebih dahulu.
Karena pada akhirnya kita tidak sedang mencari selebritas politik.
Kita sedang mencari Presiden Republik Indonesia.
Jabatan itu terlalu penting untuk diputuskan hanya berdasarkan popularitas.
Saya justru bermimpi Pemilu 2029 menjadi pemilu ketika masyarakat berkata:
“Kami tidak peduli seberapa besar namamu. Tunjukkan pekerjaanmu.”
Kalau budaya itu tumbuh, politisi juga akan berubah.
Mereka tidak hanya berlomba membuat konten.
Mereka akan berlomba menghasilkan prestasi.
Tidak hanya berlomba membuat slogan.
Tetapi berlomba menawarkan solusi.
Tidak hanya mengejar popularitas.
Tetapi mengejar kepercayaan.
Dan kalau politik Indonesia sudah sampai ke sana, siapapun yang memenangkan Pilpres 2029, menurut saya rakyat juga mendapatkan kemenangan.
Karena demokrasi akhirnya tidak hanya memilih nama.
Demokrasi memilih kemampuan.
Salam Demokrasi.
Salam Indonesia.
DJ BANGSA EAA
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA dan bukan bentuk dukungan ataupun penolakan terhadap Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran Rakabuming Raka, Pak Joko Widodo, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Dedi Mulyadi, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ibu Puan Maharani maupun tokoh politik tertentu. Pembahasan kandidat Pilpres 2029 bersifat opini karena daftar kandidat resmi belum ditetapkan.
0Komentar