PulihSeketika.Com - Parliamentary threshold Pemilu 2029 berpotensi mengubah peta politik Indonesia. OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA membahas dilema antara keterwakilan suara rakyat, peluang partai kecil, dan kebutuhan menciptakan parlemen yang efektif.
Saya Memilih Partainya, tetapi Mengapa Suara Saya Tidak Menghasilkan Kursi DPR?
Bayangkan satu keadaan sederhana.
Kita datang ke TPS.
Antre.
Membuka surat suara.
Memilih calon anggota DPR sekaligus partai yang kita percaya.
Kemudian setelah penghitungan selesai, partai yang kita pilih mendapatkan jutaan suara secara nasional.
Tetapi ternyata jumlah itu belum cukup melewati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Akibatnya, suara tersebut tidak ikut diperhitungkan dalam pembagian kursi DPR.
Pertanyaannya:
Apakah ini adil?
Tetapi tunggu dulu.
Ada pertanyaan dari sisi lainnya.
Bagaimana kalau tidak ada ambang batas sama sekali sehingga sangat banyak partai masuk DPR dengan jumlah kursi yang kecil-kecil?
Apakah pemerintahan menjadi lebih sulit membangun kesepakatan?
Apakah pengambilan keputusan menjadi semakin rumit?
Nah.
Di sinilah pembicaraan tentang parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 menjadi menarik.
Ini bukan sekadar persoalan partai besar melawan partai kecil.
Ini tentang bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi di DPR.
Apa Sebenarnya Parliamentary Threshold?
Saya sederhanakan.
Dalam Pemilu DPR 2024, partai politik harus memperoleh sedikitnya 4% suara sah nasional agar dapat diikutkan dalam penentuan kursi DPR.
Tetapi untuk Pemilu 2029 situasinya tidak sesederhana mengatakan angka 4% otomatis terus berlaku.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, sementara penerapannya untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya mensyaratkan adanya perubahan terhadap norma sekaligus besaran ambang batas sesuai pedoman yang diberikan Mahkamah.
MK antara lain meminta perubahan itu mempertimbangkan proporsionalitas suara dengan kursi, tetap memperhatikan tujuan penyederhanaan partai, diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna—termasuk partai peserta pemilu yang tidak mempunyai wakil di DPR.
Jadi menurut saya, pertanyaannya sekarang bukan sekadar:
“Tetap 4% atau tidak?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
“Sistem seperti apa yang paling mampu menghargai suara rakyat sekaligus menghasilkan DPR yang efektif?”
Mengapa Ambang Batas Dibutuhkan?
Mari kita adil.
Parliamentary threshold bukan dibuat hanya untuk membuat partai kecil kesulitan.
Ada argumentasi mengenai kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian.
Bayangkan DPR berisi sangat banyak partai dan masing-masing hanya mempunyai sedikit kursi.
Membangun koalisi bisa menjadi lebih rumit.
Pengambilan keputusan dapat membutuhkan negosiasi yang lebih panjang.
Pemerintah juga harus berkomunikasi dengan semakin banyak kekuatan politik.
Karena itulah gagasan mengenai penyederhanaan jumlah partai di parlemen mempunyai alasan yang bisa dipahami.
Bahkan MK tidak mengatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak boleh mempunyai parliamentary threshold. Mahkamah menempatkan penentuan ambang batas sebagai wilayah kebijakan pembentuk undang-undang, tetapi meminta agar metode dan argumentasinya memadai serta tidak menghasilkan ketidakproporsionalan suara dan kursi yang berlebihan.
Menurut saya ini penting.
Sederhanakan parlemen, boleh.
Tetapi jangan sampai penyederhanaan membuat terlalu banyak suara rakyat kehilangan representasi.
Sekarang Mari Kita Lihat dari Sisi Pemilih Partai Kecil
Ini yang sering membuat saya berpikir.
Misalnya seseorang memilih partai kecil karena benar-benar percaya kepada gagasannya.
Dia tidak memilih karena uang.
Tidak karena ikut-ikutan.
Tidak karena tokohnya viral.
Dia membaca program.
Melihat caleg.
Mempertimbangkan.
Kemudian memilih.
Secara demokratis, suara orang tersebut mempunyai nilai yang sama dengan suara pemilih partai besar.
Tetapi ketika partainya tidak mencapai ambang batas nasional, suara itu tidak menghasilkan representasi partai tersebut di DPR.
Secara hukum mekanismenya memang demikian.
Namun secara politik kita tetap boleh bertanya:
seberapa besar suara yang tidak terkonversi menjadi kursi masih dapat dianggap wajar?
Justru pertanyaan semacam inilah yang perlu dijawab dengan data.
Jangan Sampai Pemilu Berubah Menjadi “Pilih Partai yang Kemungkinan Lolos Saja”
Ada efek psikologis yang menurut saya menarik.
Kalau parliamentary threshold terlalu tinggi, pemilih bisa mulai berpikir:
“Saya sebenarnya suka partai A, tetapi jangan-jangan tidak lolos. Lebih aman memilih partai besar saja.”
Kalau itu terjadi secara luas, pilihan politik seseorang tidak lagi sepenuhnya berdasarkan keyakinannya.
Ada unsur ketakutan bahwa suaranya tidak akan menghasilkan representasi.
Bagi saya, demokrasi seharusnya memberikan ruang sebesar mungkin kepada rakyat untuk memilih berdasarkan gagasan.
Bukan berdasarkan rasa takut bahwa pilihannya terlalu kecil.
Tetapi Jangan Juga Membuat Partai Terlalu Mudah Masuk DPR
Sekarang saya balik.
Kalau threshold dibuat sangat rendah atau bahkan dihilangkan, apakah otomatis lebih baik?
Belum tentu.
Bisa muncul fragmentasi.
Partai mungkin semakin mudah dibentuk hanya untuk mengejar beberapa kursi.
DPR bisa berisi semakin banyak kepentingan yang harus dipertemukan.
Karena itu saya tidak ingin mengatakan:
“Hapus saja!”
Saya juga tidak ingin mengatakan:
“Naikkan saja!”
Terlalu sederhana.
Kita harus mencari titik yang masuk akal.
Dan titik itu seharusnya lahir dari penelitian, simulasi pemilu, data, dan partisipasi publik.
Bukan sekadar angka yang muncul dari negosiasi elite.
Kalau Angkanya Berubah, Jelaskan kepada Rakyat
Ini yang menurut saya penting sekali.
Misalnya suatu hari DPR dan pemerintah menetapkan angka tertentu.
Entah lebih rendah.
Tetap.
Atau menggunakan formula berbeda.
Masyarakat berhak mengetahui:
Mengapa angka itu dipilih?
Apa simulasinya?
Berapa suara yang diperkirakan tidak terkonversi?
Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah partai di DPR?
Apa dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan?
Tunjukkan.
Jangan hanya mengatakan:
“Ini angka yang sudah disepakati.”
Pemilu adalah milik rakyat.
Maka rakyat layak memahami alasan di balik aturan permainan.
Partai Kecil Juga Jangan Hanya Menyalahkan Threshold
Saya juga ingin adil kepada partai besar.
Partai kecil tidak bisa setiap kalah kemudian hanya mengatakan:
“Threshold-nya terlalu tinggi.”
Tidak sesederhana itu.
Partai juga harus introspeksi.
Mengapa masyarakat belum memilih?
Apakah programnya jelas?
Apakah kaderisasinya berjalan?
Apakah hadir di masyarakat?
Apakah hanya muncul menjelang pemilu?
Apakah mempunyai tokoh yang dipercaya?
Partai kecil harus bekerja lebih keras.
Kalau ingin masuk DPR, yakinkan rakyat.
Bangun struktur.
Bangun kader.
Bawa gagasan.
Buktikan bahwa keberadaan partai tersebut memang dibutuhkan.
Partai Besar Juga Jangan Takut Kompetisi
Sebaliknya, partai besar seharusnya tidak perlu takut dengan hadirnya partai baru.
Kalau masyarakat masih percaya, suara akan tetap datang.
Kompetisi justru bisa membuat semua partai bekerja lebih baik.
Bayangkan kalau partai politik benar-benar takut kehilangan pemilih.
Mereka akan lebih rajin mendengar rakyat.
Lebih serius mencari kader.
Lebih hati-hati memilih caleg.
Lebih kreatif menawarkan gagasan.
Menurut saya demokrasi membutuhkan kompetisi seperti itu.
Jangan Membuat Aturan karena Sedang Untung
Ini prinsip yang menurut saya harus dijaga.
Aturan pemilu jangan dibuat berdasarkan pertanyaan:
“Partai saya untung tidak?”
Karena hari ini sebuah partai bisa besar.
Sepuluh tahun kemudian belum tentu.
Hari ini sebuah partai kecil.
Lima belas tahun lagi bisa menjadi besar.
Maka buatlah aturan yang tetap terasa adil ketika posisi kita berubah.
Kalau ketika menjadi partai besar kita menyukai threshold tinggi tetapi ketika menjadi partai kecil meminta threshold rendah, berarti mungkin sejak awal kita melihat aturan dari kepentingan sendiri.
Aturan pemilu seharusnya dibangun untuk sistem.
Bukan untuk peserta tertentu.
Pemilu 2029 Bisa Menjadi Momentum Memperbaiki Sistem
Menurut saya justru sekarang ada kesempatan.
Jangan melihat perubahan aturan sebagai ancaman.
Lihat sebagai momentum evaluasi.
Indonesia sudah menjalani beberapa kali pemilu langsung dengan sistem yang terus berkembang.
Kita mempunyai data.
Kita mempunyai pengalaman.
Kita bisa melihat berapa banyak suara yang terkonversi menjadi kursi dan berapa yang tidak.
Kita juga bisa mempelajari dampaknya terhadap efektivitas DPR dan pemerintahan.
Kemudian buat formula yang lebih matang.
MK sendiri meminta perubahan mengenai ambang batas ini selesai sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
Jangan menunggu menit terakhir.
Aturan pertandingan harus jelas sebelum pemain masuk lapangan.
CLOSING: Jangan Bertanya Partai Besar atau Partai Kecil, Tanyakan Suara Rakyat Dihargai atau Tidak
Pada akhirnya saya tidak ingin berdiri di kubu partai besar.
Saya juga tidak ingin berdiri di kubu partai kecil.
Saya ingin berdiri di satu tempat:
suara rakyat.
Kalau parliamentary threshold memang diperlukan untuk membuat parlemen lebih efektif, jelaskan dengan data.
Kalau angkanya harus diturunkan agar lebih banyak suara terwakili, tunjukkan alasannya.
Kalau ada formula baru yang lebih baik, mari kita dengarkan.
Jangan takut berdiskusi.
Karena demokrasi memang selalu mencari keseimbangan.
Antara representasi dan efektivitas.
Antara kebebasan memilih dan kebutuhan membangun pemerintahan yang stabil.
Antara memberikan ruang kepada partai baru dan menjaga parlemen agar tetap dapat bekerja.
Bagi saya pertanyaan terpenting menuju Pemilu 2029 bukan:
“Berapa persen threshold-nya?”
Tetapi:
“Mengapa angkanya sebesar itu, dan apa dampaknya bagi suara rakyat?”
Kalau pertanyaan itu bisa dijawab secara transparan, saya kira masyarakat akan jauh lebih mudah menerima aturan apa pun yang akhirnya disepakati secara sah.
Partai besar silakan bertanding.
Partai kecil silakan bertanding.
Partai baru silakan membawa gagasan.
Tetapi satu hal jangan dilupakan.
Di balik setiap angka persentase terdapat manusia.
Ada petani yang datang ke TPS.
Ada pedagang.
Ada mahasiswa.
Ada guru.
Ada buruh.
Ada pengusaha.
Ada jutaan warga yang meluangkan waktunya untuk menentukan wakil mereka.
Jangan sampai mereka hanya dianggap statistik.
Karena pada akhirnya Pemilu bukan milik partai.
DPR bukan milik partai.
Demokrasi adalah milik rakyat.
Dan tugas kita adalah mencari sistem yang membuat sebanyak mungkin suara rakyat mempunyai arti, tanpa membuat pemerintahan kehilangan kemampuan untuk bekerja.
Itulah diskusi yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar:
partai besar melawan partai kecil.
Salam Demokrasi.
Salam Indonesia.
DJ BANGSA EAA
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA dan tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menolak partai politik tertentu maupun menentukan besaran parliamentary threshold yang seharusnya dipilih. Sampai tulisan ini dibuat, desain ambang batas untuk Pemilu DPR 2029 belum dapat diperlakukan sebagai angka final 4%; Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 mensyaratkan perubahan norma dan besarannya sebelum diberlakukan untuk Pemilu 2029.
0Komentar