Menteri Berprestasi Jadi Capres? Mengapa Tidak!
Menuju Pilpres 2029, saya rasa akan ada satu kelompok yang semakin menarik untuk diperhatikan selain kepala daerah, ketua partai, dan mantan kandidat presiden.
Para menteri.
Kabinet pemerintahan Pak Prabowo Subianto berisi banyak tokoh dengan latar belakang dan pengalaman berbeda. Ada politisi, profesional, akademisi, pengusaha, hingga figur yang sudah lama dikenal masyarakat.
Dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin ada menteri yang kinerjanya mendapatkan apresiasi besar.
Namanya semakin dikenal.
Popularitas meningkat.
Partai mulai melirik.
Survei mulai memasukkan namanya.
Kemudian pertanyaan klasik muncul:
“Pak Menteri, tertarik maju Pilpres 2029?”
Menurut saya, tidak ada yang salah dengan itu.
Kalau seorang menteri mempunyai prestasi, kemampuan, pengalaman, dan kemudian dipercaya masyarakat untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar, demokrasi memang menyediakan jalannya.
Tetapi saya mempunyai satu catatan penting:
jangan sampai karena terlalu memikirkan 2029, kabinet berubah menjadi panggung kampanye.
Karena rakyat membutuhkan menteri yang bekerja hari ini.
Bukan calon presiden yang berkampanye tiga tahun terlalu cepat.
Menteri Memang Punya Panggung Politik yang Sangat Besar
Kita harus mengakui satu hal.
Menjadi menteri memberikan panggung nasional yang luar biasa.
Seorang kepala daerah biasanya sangat dikenal di wilayahnya.
Tetapi menteri bekerja dengan isu nasional.
Hampir setiap hari kebijakannya bisa masuk pemberitaan.
Menteri Keuangan berbicara ekonomi.
Menteri Pertanian berbicara pangan.
Menteri Pendidikan berbicara sekolah.
Menteri Kesehatan berbicara pelayanan kesehatan.
Menteri Investasi berbicara investasi dan lapangan kerja.
Dan seterusnya.
Kalau kinerjanya bagus, masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mengenalnya.
Tidak heran jika jabatan menteri sering menjadi salah satu jalur menuju panggung politik yang lebih besar.
Dan menurut saya itu sah.
Yang penting urutannya jangan terbalik:
prestasi dahulu, pencalonan kemudian.
Jangan Bekerja karena Kamera
Sekarang hampir semua kegiatan pejabat dapat menjadi konten.
Datang ke pasar.
Masuk desa.
Mengunjungi sekolah.
Berbicara dengan pedagang.
Naik kendaraan umum.
Mengunjungi proyek.
Semua bisa direkam.
Semua bisa viral.
Saya tidak anti terhadap hal seperti itu.
Justru menurut saya masyarakat memang berhak mengetahui apa yang dikerjakan pejabatnya.
Masalahnya muncul ketika kegiatan dilakukan demi kamera, bukan kamera digunakan untuk mendokumentasikan pekerjaan.
Perbedaannya tipis tetapi penting.
Kalau seorang menteri bekerja bagus lalu menjadi viral, silakan.
Kalau seorang menteri menghasilkan kebijakan hebat kemudian popularitasnya naik, bagus.
Tetapi kalau pekerjaan mulai dipilih hanya berdasarkan mana yang paling menarik untuk konten, kita harus berhati-hati.
Negara bukan studio produksi konten.
Popularitas adalah Bonus dari Pekerjaan
Saya lebih suka melihat pejabat yang tidak terlalu memikirkan popularitas tetapi tiba-tiba menjadi populer karena pekerjaannya.
Mengapa?
Karena popularitas seperti itu mempunyai fondasi.
Ada hasil di bawahnya.
Ada rekam jejak.
Ada alasan masyarakat menyukai.
Misalnya seorang menteri berhasil membuat pelayanan publik jauh lebih cepat.
Atau membuka banyak lapangan pekerjaan.
Atau membantu petani meningkatkan produktivitas.
Atau memperbaiki kualitas pendidikan.
Kalau setelah itu masyarakat berkata:
“Orang ini bagus juga kalau suatu hari menjadi Presiden.”
Menurut saya itu proses politik yang sangat sehat.
Rakyat sendiri yang memberikan promosi.
Pak Prabowo Membutuhkan Menteri yang Fokus Membantu Pemerintahan
Kita juga harus melihat konteks pemerintahan.
Pak Prabowo memimpin Indonesia bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sampai 2029.
Kabinet dibentuk untuk membantu Presiden menjalankan program pemerintahan.
Artinya tugas pertama seorang menteri adalah:
membantu Pak Prabowo dan Pak Gibran menjalankan mandat rakyat.
Bukan membangun kendaraan Pilpres pribadi.
Kalau setiap menteri mulai menghitung elektabilitas masing-masing terlalu dini, koordinasi pemerintahan bisa terganggu.
Bayangkan kalau rapat kabinet secara tidak langsung berubah menjadi pertemuan para calon Presiden.
Yang satu takut prestasinya diklaim yang lain.
Yang lain ingin tampil lebih menonjol.
Ada yang berlomba mendapatkan pemberitaan.
Kalau sampai seperti itu, yang rugi bukan hanya Presiden.
Yang rugi adalah rakyat.
Kompetisi Antarmenteri Boleh, Asalkan Kompetisi Prestasi
Tetapi saya juga tidak ingin mengatakan menteri tidak boleh bersaing.
Boleh!
Justru saya ingin mereka bersaing.
Tetapi persaingannya begini:
Siapa paling cepat memperbaiki pelayanan?
Siapa paling banyak membuka pekerjaan?
Siapa paling berhasil membantu UMKM?
Siapa paling efektif menggunakan anggaran?
Siapa paling banyak menyelesaikan masalah?
Siapa paling inovatif?
Silakan berlomba.
Kalau kompetisinya seperti itu, saya sebagai rakyat justru senang.
Bayangkan seluruh menteri berlomba menciptakan prestasi karena diam-diam mempunyai mimpi menjadi Presiden.
Tidak masalah.
Asalkan rakyat mendapatkan hasilnya.
Ambisi Politik Tidak Selalu Buruk
Kita sering memberikan makna negatif terhadap kata ambisi.
Padahal ambisi tidak selalu buruk.
Seseorang ingin menjadi gubernur.
Menteri.
Wakil Presiden.
Presiden.
Itu boleh.
Yang menentukan baik atau buruk adalah bagaimana ambisi tersebut dijalankan.
Kalau seseorang ingin menjadi Presiden sehingga bekerja semakin keras membantu masyarakat, ambisi tersebut menghasilkan sesuatu yang positif.
Tetapi kalau ambisi membuat seseorang mengabaikan pekerjaannya, menyerang rekan sendiri, atau menjadikan kebijakan sebagai alat pencitraan, di situlah masalahnya.
Jadi bukan cita-citanya yang perlu kita persoalkan.
Caranya yang harus kita awasi.
Menteri Berprestasi Justru Layak Dipertimbangkan pada 2029
Saya malah berharap pada 2029 ada banyak pilihan berkualitas.
Kalau ada menteri pemerintahan Pak Prabowo yang benar-benar berhasil, mengapa masyarakat tidak boleh mempertimbangkannya?
Silakan.
Kita membutuhkan calon pemimpin dengan pengalaman pemerintahan.
Seorang menteri mengetahui bagaimana birokrasi pusat bekerja.
Bagaimana anggaran disusun.
Bagaimana kementerian berkoordinasi.
Bagaimana menghadapi DPR.
Bagaimana kebijakan nasional dijalankan.
Itu pengalaman berharga.
Tetapi jabatan menteri saja tentu tidak otomatis membuat seseorang layak menjadi Presiden.
Masyarakat tetap harus melihat hasil kerjanya.
Jangan Semua Menteri Mendadak Menjadi “Tokoh Rakyat” Menjelang Pemilu
Ini fenomena yang perlu kita hindari.
Ketika pemilu masih jauh, jarang terlihat.
Begitu pemilu mendekat:
masuk pasar.
Makan di warung.
Naik motor.
Ngobrol dengan pedagang.
Foto dengan petani.
Tidak ada yang salah dengan kegiatan tersebut.
Justru pejabat memang perlu turun ke masyarakat.
Tetapi lakukan sejak awal.
Jangan hanya menjelang pencalonan.
Kalau benar-benar peduli kepada petani, temui petani sejak sekarang.
Kalau peduli UMKM, bantu sekarang.
Kalau peduli anak muda, dengarkan sekarang.
Konsistensi jauh lebih meyakinkan daripada pencitraan musiman.
Media Sosial Akan Membuat Persaingan Semakin Menarik
Saya yakin pada 2029 kekuatan media sosial semakin besar.
Seorang menteri bisa membangun komunikasi langsung dengan jutaan masyarakat tanpa menunggu televisi.
Ini sebenarnya bagus.
Pejabat dapat menjelaskan kebijakan.
Menjawab pertanyaan.
Memberikan laporan.
Menunjukkan perkembangan program.
Tetapi jangan sampai akun kementerian berubah menjadi akun kampanye pribadi.
Harus ada batas yang sehat antara komunikasi pemerintah dan kepentingan politik individu.
Karena fasilitas negara adalah milik rakyat.
Kalau Ingin Jadi Capres, Tunjukkan Angkanya
Saya punya usulan sederhana kepada menteri yang mungkin suatu hari ingin maju.
Jangan hanya membawa video viral.
Bawa data.
Katakan:
“Ketika saya masuk kementerian, kondisinya seperti ini.”
“Setelah saya bekerja, hasilnya menjadi seperti ini.”
Lapangan kerja bertambah berapa?
Investasi meningkat berapa?
Produksi pangan bagaimana?
Pelayanan menjadi berapa cepat?
Anggaran lebih efisien berapa?
Dengan begitu masyarakat mempunyai dasar menilai.
Politik menjadi lebih rasional.
Pak Prabowo Juga Diuntungkan Kalau Banyak Menterinya Berprestasi
Menurut saya Pak Prabowo tidak perlu khawatir kalau suatu hari ada menterinya menjadi populer karena bekerja bagus.
Justru itu menunjukkan kabinet berhasil.
Presiden yang hebat bukan Presiden yang seluruh menterinya tidak dikenal.
Presiden yang hebat adalah Presiden yang mampu membangun tim hebat.
Kalau nanti ada lima menteri berprestasi sampai dianggap layak menjadi calon Presiden, saya justru melihatnya sebagai keberhasilan kaderisasi kepemimpinan nasional.
Indonesia mempunyai banyak pilihan.
Bukankah itu bagus?
Tetapi Jangan Kampanye Menggunakan Jabatan
Di sinilah garis pentingnya.
Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah.
Kalau suatu hari masa kampanye datang dan seorang menteri resmi menjadi kandidat, aturan politik tentu harus dipatuhi.
Jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Jangan mencampurkan program pemerintah dengan kampanye individu.
Jangan membuat masyarakat sulit membedakan mana pekerjaan kementerian dan mana promosi kandidat.
Demokrasi membutuhkan pertandingan yang fair.
Rakyat Juga Jangan Terlalu Mudah Terpesona
Kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab.
Jangan hanya karena melihat seorang menteri viral sekali kemudian berkata:
“Ini Presiden saya!”
Tunggu dulu.
Lihat satu tahun.
Dua tahun.
Lihat konsistensinya.
Bagaimana ketika dikritik?
Bagaimana ketika program gagal?
Bagaimana mengelola anggaran?
Bagaimana bekerja dengan kementerian lain?
Bagaimana menyelesaikan masalah?
Pemimpin besar diuji oleh waktu.
Bukan satu video.
Closing: Silakan Bermimpi Jadi Presiden, tetapi Selesaikan Dulu Pekerjaan sebagai Menteri
Kalau ada menteri dalam kabinet Pak Prabowo yang mempunyai cita-cita menjadi Presiden pada 2029, menurut saya:
silakan.
Tidak ada yang salah dengan mempunyai cita-cita politik.
Tetapi jangan buru-buru berkampanye.
Indonesia masih membutuhkan pekerjaan hari ini.
Pak Prabowo membutuhkan kabinet yang solid.
Pak Gibran membutuhkan partner pemerintahan yang bekerja.
Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan.
Petani membutuhkan kepastian.
Anak muda membutuhkan masa depan.
Pengusaha membutuhkan iklim usaha yang sehat.
Guru membutuhkan dukungan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan.
Kerjakan itu dahulu.
Kalau hasilnya bagus, tidak perlu terlalu sibuk memasang citra sebagai calon Presiden.
Rakyat sendiri yang akan membicarakan nama Anda.
Menurut saya itulah cara terbaik menuju 2029.
Jangan jadikan kementerian sebagai panggung kampanye.
Jadikan kementerian sebagai panggung prestasi.
Berlombalah.
Tetapi berlomba menghasilkan kebijakan terbaik.
Berlomba membantu rakyat.
Berlomba menyelesaikan masalah.
Kalau akhirnya salah satu dari mereka menjadi calon Presiden, masyarakat mempunyai rekam jejak untuk dinilai.
Dan kalau tidak menjadi calon Presiden?
Tidak masalah.
Setidaknya Indonesia mendapatkan seorang menteri yang bekerja dengan baik.
Jadi kepada siapa pun menteri yang diam-diam mungkin mempunyai mimpi menuju Istana pada 2029:
mimpi itu boleh.
Tetapi sebelum memikirkan kursi Presiden, selesaikan pekerjaan di kursi yang sedang dipercayakan rakyat hari ini.
Karena mungkin kampanye paling efektif menuju 2029 bukan baliho.
Bukan TikTok.
Bukan survei.
Bukan slogan.
Tetapi satu kalimat sederhana dari masyarakat:
“Saya pernah merasakan hasil kerjanya.”
Kalau kalimat itu sudah muncul dengan sendirinya, barulah popularitas mempunyai arti.
Salam Demokrasi.
Salam Indonesia.
DJ BANGSA EAA
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA yang membahas prinsip umum hubungan antara jabatan menteri, kinerja pemerintahan, popularitas, dan kemungkinan kontestasi politik menuju 2029. Tulisan ini tidak menuduh menteri tertentu sedang melakukan kampanye ataupun menggunakan jabatannya untuk kepentingan Pilpres.
0Komentar