Sudah Tidak Menjadi Presiden, Mengapa Pak Jokowi Masih Sering Dibicarakan?

Ada fenomena menarik dalam politik Indonesia setelah pergantian pemerintahan.

Pak Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka.

Secara formal, kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden Pak Prabowo.

Namun setiap kali kita berbicara mengenai peta politik Indonesia menuju Pemilu 2029, nama Pak Jokowi masih sangat sering muncul.

Ada relawan yang datang menemui beliau.

Ada tokoh politik yang bersilaturahmi.

Ada pembicaraan mengenai arah dukungan 2029.

Ada partai yang menempatkan beliau sebagai figur penting.

Bahkan berbagai pernyataan Pak Jokowi masih mampu menjadi bahan pembicaraan politik nasional.

Pada Agustus 2026 saja, relawan yang mengatasnamakan Gibran Penerus Jokowi atau GPJ datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo dan menyatakan mulai melakukan konsolidasi menuju 2029.

Beberapa hari kemudian, pertemuan Pak Jokowi dengan kelompok relawan kembali menjadi perhatian publik. Ketua Umum Relawan Jokowi for Prabowo-Gibran bahkan merasa perlu menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus ruang bertukar pandangan mengenai kondisi kebangsaan dan meminta masyarakat tidak menafsirkan potongan video pertemuan di luar konteks.

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat menarik:

Mengapa seseorang yang sudah tidak menjadi presiden masih mempunyai daya tarik politik sebesar itu?

Apakah pengaruh Pak Jokowi masih akan bertahan hingga 2029?

Apakah beliau akan menjadi salah satu figur yang menentukan arah dukungan?

Apakah pengaruh tersebut akan berpindah kepada Pak Gibran?

Atau justru semakin mendekati 2029, masyarakat akan membentuk poros politik yang sama sekali baru?

Menurut saya, pertanyaan ini jauh lebih menarik daripada sekadar bertanya:

“Pak Jokowi nanti mendukung siapa?”

Sebab kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih besar.

Kita sedang membicarakan tentang bagaimana pengaruh politik bekerja setelah kekuasaan formal berakhir.

Kekuasaan Formal dan Pengaruh Politik Adalah Dua Hal Berbeda

Pertama-tama kita perlu membedakan dua hal:

kekuasaan dan pengaruh.

Ketika menjadi presiden, seseorang mempunyai kewenangan konstitusional.

Presiden memimpin pemerintahan.

Presiden mengambil keputusan.

Presiden mempunyai kabinet.

Presiden memiliki kewenangan yang diatur undang-undang dan konstitusi.

Ketika masa jabatan selesai, kewenangan tersebut juga selesai.

Namun pengaruh politik tidak selalu berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan.

Seorang mantan presiden masih mempunyai pengalaman.

Mempunyai jaringan sosial.

Mempunyai hubungan dengan berbagai tokoh.

Mempunyai pendukung.

Mempunyai rekam jejak.

Dan tentu saja mempunyai nama yang telah dikenal masyarakat selama bertahun-tahun.

Dalam konteks Pak Jokowi, beliau memimpin Indonesia selama dua periode.

Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat.

Selama periode tersebut, masyarakat melihat beliau hampir setiap hari.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi, bantuan sosial, pembangunan IKN, penanganan pandemi, diplomasi internasional sampai berbagai dinamika politik.

Wajar apabila nama Pak Jokowi tidak tiba-tiba hilang dari percakapan publik setelah tidak lagi menjadi presiden.

Pak Jokowi Tidak Memegang Pemerintahan, Pak Prabowo yang Memimpin

Tetapi ada batas yang harus kita tegaskan.

Indonesia saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto.

Karena itu, jangan sampai pembicaraan mengenai pengaruh Pak Jokowi membuat kita seolah-olah menganggap pemerintahan sekarang masih dikendalikan oleh presiden sebelumnya.

Itu adalah dua hal berbeda.

Pak Prabowo mempunyai mandat sendiri.

Pak Prabowo mempunyai pemerintahan sendiri.

Pak Prabowo juga mempunyai kebijakan dan tanggung jawab sendiri kepada masyarakat.

Bahkan pada 25 Agustus 2026, Partai Gerindra menegaskan bahwa mereka sedang fokus mengawal program-program pemerintahan Pak Prabowo dan menyatakan belum membicarakan Pemilu 2029 karena masih terlalu dini.

Menurut saya, sikap seperti ini penting.

Karena masyarakat membutuhkan pemerintah bekerja hari ini.

Pilpres 2029 memang menarik.

Tetapi pekerjaan masyarakat hari ini jauh lebih penting.

Tetapi Mengapa Pak Jokowi Masih Menjadi Magnet?

Jawabannya mungkin sederhana:

karena politik bukan hanya jabatan.

Politik juga merupakan hubungan.

Hubungan antara tokoh dengan masyarakat.

Hubungan antara pemimpin dengan relawan.

Hubungan antara tokoh dengan partai.

Hubungan antara tokoh dengan jaringan politik.

Hubungan tersebut tidak otomatis hilang ketika masa jabatan selesai.

Sebuah survei Lembaga Pemilih Indonesia yang diberitakan ANTARA pada Juni 2026 bahkan menyebut Pak Jokowi menjadi magnet utama yang mendongkrak citra positif PSI. Peneliti lembaga tersebut menilai fenomena itu mencerminkan politik Indonesia yang masih cukup kuat bertumpu pada figur.

Ini menarik.

Karena berarti daya tarik seorang tokoh dapat memberikan dampak kepada organisasi politik bahkan ketika tokoh tersebut tidak sedang memegang jabatan pemerintahan.

Pak Jokowi dan PSI: Hubungan yang Menarik Menuju 2029

Salah satu bagian yang paling menarik untuk diamati adalah hubungan Pak Jokowi dengan PSI.

Perkembangan tersebut menjadi relevan karena PSI secara terbuka menempatkan Pak Jokowi sebagai figur penting atau patron dalam perjalanan politik mereka menuju 2029. Pemberitaan pada Juli 2026 juga menggambarkan bagaimana langkah dan kebijakan partai dikomunikasikan kepada Pak Jokowi dalam posisi tersebut.

Apakah ini berarti Pak Jokowi akan menjadi pengendali PSI?

Tidak tepat apabila kita langsung mengambil kesimpulan sejauh itu tanpa dasar resmi.

Namun apakah kedekatan Pak Jokowi memberikan nilai politik bagi PSI?

Tentu sangat mungkin.

Nama Pak Jokowi mempunyai pengenalan publik yang sangat tinggi.

Beliau pernah dua kali memenangkan Pilpres.

Beliau mempunyai jaringan relawan yang tersebar di banyak wilayah.

Maka bagi sebuah partai, kedekatan dengan figur yang mempunyai basis sosial besar tentu dapat menjadi modal politik.

Tetapi tantangan PSI juga besar.

Sebuah partai tidak cukup hanya mempunyai patron.

Partai harus mempunyai kader.

Harus mempunyai program.

Harus mempunyai organisasi sampai daerah.

Harus mempunyai calon legislatif.

Harus mempunyai gagasan.

Dan yang terpenting:

harus mendapatkan kepercayaan rakyat.

Apakah Pengaruh Pak Jokowi Akan Berpindah kepada Pak Gibran?

Nah, ini pertanyaan besar berikutnya.

Pak Gibran Rakabuming Raka sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hubungan ayah dan anak tentu tidak dapat dipisahkan secara biologis.

Tetapi secara politik, Pak Gibran mempunyai perjalanan sendiri.

Menurut saya, semakin mendekati 2029, masyarakat akan semakin menilai Pak Gibran bukan berdasarkan siapa ayahnya, melainkan berdasarkan apa yang sudah dikerjakannya sebagai Wakil Presiden.

Ini sangat penting.

Pak Jokowi bisa mempunyai pengaruh.

Pak Jokowi bisa mempunyai relawan.

Pak Jokowi bisa mempunyai jaringan.

Tetapi apabila suatu hari Pak Gibran ingin mengambil peran politik yang lebih besar, maka Pak Gibran harus membangun legitimasi politiknya sendiri.

Karena rakyat memilih pemimpin berdasarkan nama yang berada di surat suara.

Bukan nama ayahnya.

Fenomena “Gibran Penerus Jokowi” Sudah Mulai Muncul

Menariknya, kelompok masyarakat yang membawa narasi tersebut memang sudah muncul.

Pada 11 Agustus 2026, relawan Gibran Penerus Jokowi atau GPJ berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo dan menyatakan mulai merapatkan barisan menuju 2029.

Namun kita juga harus adil membaca peristiwa ini.

Gerakan relawan bukan keputusan resmi pencalonan.

Relawan boleh mempunyai aspirasi.

Masyarakat boleh mendukung siapa saja.

Tetapi keputusan partai politik, konfigurasi koalisi dan tentu saja pilihan rakyat masih sangat panjang prosesnya.

Jadi jangan buru-buru mengatakan:

“Pak Gibran pasti maju.”

Belum tentu.

Sama seperti kita tidak bisa mengatakan:

“Pak Gibran pasti tidak maju.”

Belum tentu juga.

Politik masih bergerak.

Bahkan Ada Kelompok yang Menyatakan Akan Mengikuti Arah Pak Jokowi pada 2029

Pada Agustus 2026, Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis, Pak Arya Wedakarna, juga menyatakan kelompoknya akan mengikuti arahan Pak Jokowi untuk Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut bahkan muncul simbol mengenai estafet kepemimpinan menuju Pak Gibran.

Sekali lagi:

Ini merupakan aspirasi kelompok.

Bukan keputusan seluruh masyarakat Indonesia.

Namun fenomena seperti ini menunjukkan satu hal.

Pak Jokowi masih dianggap mempunyai kemampuan memberikan arah politik oleh sebagian kelompok pendukungnya.

Apakah pengaruh itu cukup besar untuk menentukan hasil Pilpres?

Belum tentu.

Tetapi apakah pengaruh itu ada?

Sulit untuk mengatakan tidak ada sama sekali.

Jangan Menganggap Semua Relawan Pak Jokowi Pasti Memiliki Pilihan yang Sama

Ini juga penting.

Relawan bukan organisasi tunggal.

Ada banyak kelompok relawan.

Masing-masing bisa memiliki pandangan.

Ada yang mungkin mendukung Pak Prabowo.

Ada yang mungkin mendukung Pak Gibran.

Ada yang mungkin nanti mendukung kandidat lain.

Ada pula yang mungkin memilih tidak terlibat terlalu jauh.

Bahkan Projo di bawah Pak Budi Arie Setiadi pernah menyatakan optimisme untuk mendukung Pak Prabowo menuju periode kedua.

Jadi tidak tepat apabila kita menyederhanakan seluruh jaringan relawan Pak Jokowi menjadi satu suara.

Politik tidak sesederhana itu.

Pak Jokowi Pernah Menyatakan Dukungan kepada Pak Prabowo-Pak Gibran untuk Dua Periode

Salah satu fakta politik yang relevan adalah pernyataan Pak Jokowi pada 2025 mengenai dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk melanjutkan pemerintahan dua periode.

Ketika itu Ibu Puan Maharani merespons bahwa Pemilu masih jauh.

Saya justru melihat respons tersebut sebagai pengingat yang bagus bagi kita semua.

2029 memang masih jauh.

Dukungan hari ini dapat bertahan.

Dapat berubah.

Dapat berkembang.

Situasi nasional juga bisa berubah.

Maka jangan menjadikan pernyataan politik beberapa tahun sebelum pemilu sebagai sesuatu yang pasti tidak akan berubah.

Politik 2029 Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Pak Jokowi

Sekarang kita sampai pada bagian yang menurut saya sangat penting.

Walaupun Pak Jokowi mempunyai pengaruh, Pemilu 2029 tidak mungkin hanya ditentukan satu orang.

Indonesia terlalu besar untuk itu.

Ada ratusan juta penduduk.

Ada berbagai partai.

Ada organisasi masyarakat.

Ada tokoh agama.

Ada pengusaha.

Ada buruh.

Ada petani.

Ada nelayan.

Ada mahasiswa.

Ada generasi muda.

Ada masyarakat perkotaan.

Ada masyarakat desa.

Ada pemilih yang loyal.

Ada swing voters.

Ada orang yang menentukan pilihan beberapa bulan sebelum pemilu.

Bahkan ada yang baru menentukan pilihan ketika masuk bilik suara.

Karena itu, siapapun yang mendapatkan dukungan Pak Jokowi tetap harus berhadapan dengan satu kekuatan terbesar:

rakyat Indonesia.

Endorsement Tokoh Besar Tidak Otomatis Menjamin Kemenangan

Sejarah demokrasi memberikan pelajaran bahwa dukungan tokoh besar memang dapat membantu.

Tetapi bukan jaminan mutlak.

Rakyat mempunyai pertimbangan sendiri.

Masyarakat bisa melihat ekonomi.

Bisa melihat pekerjaan.

Bisa melihat harga pangan.

Bisa melihat pendidikan.

Bisa melihat pelayanan kesehatan.

Bisa melihat rekam jejak.

Bisa melihat debat.

Bisa melihat karakter kandidat.

Bahkan masyarakat bisa mengubah pilihan hanya beberapa minggu menjelang pemilu.

Karena itu, jika nanti Pak Jokowi mendukung seseorang, kandidat tersebut tetap mempunyai pekerjaan besar.

Meyakinkan rakyat.

Pengaruh Pak Jokowi Bisa Berbentuk Lebih dari Sekadar Dukungan Capres

Menurut saya, kita juga terlalu sempit apabila mengukur pengaruh politik hanya berdasarkan pertanyaan:

“Pak Jokowi mendukung siapa?”

Pengaruh seorang mantan presiden dapat berbentuk banyak hal.

Misalnya memberikan pandangan.

Menjadi tempat konsultasi.

Mendorong kader muda.

Membantu komunikasi antarkelompok.

Menjaga hubungan politik.

Memberikan pengalaman.

Atau justru mengambil posisi sebagai tokoh senior yang memberikan nasihat tanpa harus terlalu jauh masuk ke kompetisi.

Pak Jokowi sendiri tetap hadir dalam ruang kenegaraan. Pada 14 Agustus 2026, beliau menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bersama sejumlah mantan wakil presiden.

Menurut saya, ini gambaran yang baik.

Pergantian kekuasaan tidak harus berarti hilangnya penghormatan terhadap pemimpin sebelumnya.

Indonesia Membutuhkan Tradisi Mantan Presiden yang Tetap Menjadi Negarawan

Bayangkan jika Indonesia mempunyai tradisi yang kuat.

Presiden selesai menjabat.

Kemudian menjadi negarawan.

Memberikan nasihat jika diminta.

Mendukung pemerintahan ketika kebijakannya baik.

Memberikan pandangan ketika diperlukan.

Tidak harus setiap hari masuk ke pertarungan politik.

Tetapi tetap hadir sebagai sumber pengalaman.

Menurut saya, tradisi seperti ini bagus untuk demokrasi.

Pak Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai pengalaman sepuluh tahun.

Pak Jokowi mempunyai pengalaman sepuluh tahun.

Pak Jusuf Kalla mempunyai pengalaman panjang.

Pak Boediono mempunyai pengalaman ekonomi.

Pak Ma'ruf Amin mempunyai pengalaman pemerintahan dan keagamaan.

Indonesia seharusnya bisa mengambil manfaat dari pengalaman semua tokoh tersebut.

Politik tidak harus membuat generasi baru menghapus generasi lama.

Yang dibutuhkan adalah kesinambungan pengalaman.

Pak Jokowi Tidak Harus Menjadi Kandidat untuk Tetap Berpengaruh

Kadang masyarakat menganggap seseorang baru dianggap berpengaruh jika ikut menjadi calon.

Menurut saya tidak demikian.

Pengaruh bisa jauh lebih halus.

Satu pertemuan dapat menjadi berita nasional.

Satu pernyataan dapat menjadi pembahasan.

Satu dukungan dapat membuat sebuah kandidat mendapatkan perhatian.

Satu kunjungan dapat memunculkan interpretasi politik.

Kita melihat fenomena tersebut terjadi pada Pak Jokowi.

Bahkan ketika terjadi polemik mengenai pernyataan Pak Budi Arie tentang kemungkinan percepatan pemilu, Pak Budi Arie kemudian menegaskan bahwa analisis tersebut merupakan pandangan pribadinya dan tidak berkaitan dengan Pak Jokowi.

Mengapa klarifikasi sampai diperlukan?

Karena setiap pembicaraan politik yang terjadi di sekitar figur Pak Jokowi mudah mendapatkan perhatian publik.

Itu sendiri sudah menunjukkan adanya daya pengaruh.

Tetapi Pengaruh Politik Memiliki Masa Kedaluwarsa

Nah, ini juga harus kita bicarakan.

Tidak ada pengaruh politik yang abadi.

Popularitas bisa turun.

Generasi pemilih berubah.

Tokoh baru muncul.

Isu baru muncul.

Masyarakat mempunyai kebutuhan baru.

Orang yang sangat berpengaruh pada 2024 belum tentu mempunyai pengaruh sebesar itu pada 2029.

Begitu juga sebaliknya.

Maka Pak Jokowi pun akan menghadapi hukum politik yang sama.

Jika ingin tetap mempunyai relevansi, beliau harus menjaga kepercayaan masyarakat.

Dan kepercayaan bukan hanya soal berapa lama seseorang pernah menjadi presiden.

Kepercayaan adalah bagaimana masyarakat melihat sikap dan kontribusinya setelah tidak lagi memegang kekuasaan.

Generasi Z Bisa Mengubah Peta Permainan

Menuju 2029, generasi muda akan semakin besar perannya.

Mereka tidak selalu mempunyai ikatan emosional yang sama dengan tokoh politik generasi sebelumnya.

Sebagian pemilih muda mungkin mengenal Pak Jokowi sebagai presiden.

Tetapi sebagian generasi berikutnya mungkin lebih mengenal Pak Gibran, Pak Dedi Mulyadi atau figur lain melalui media sosial.

Ini menarik.

Karena warisan politik tidak otomatis berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Harus ada komunikasi baru.

Harus ada gagasan baru.

Harus ada relevansi baru.

Apakah Pak Jokowi Akan Menjadi “King Maker” 2029?

Istilah ini sering digunakan dalam politik.

King maker.

Tokoh yang dianggap mempunyai kemampuan membantu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin.

Apakah Pak Jokowi akan berada pada posisi itu?

Menurut saya:

mungkin saja, tetapi terlalu dini untuk memastikan.

Ada indikator pengaruh.

Ada jaringan relawan.

Ada kedekatan dengan sejumlah kelompok politik.

Ada hubungan keluarga dengan Pak Gibran.

Ada relasi dengan pemerintahan Pak Prabowo.

Ada kedekatan dengan PSI.

Tetapi semua itu belum otomatis menjadikan seseorang penentu hasil Pilpres.

Karena politik nasional terdiri dari banyak kekuatan.

Pak Prabowo Sendiri Adalah Kekuatan Besar Menuju 2029

Jangan lupa satu hal.

Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia saat ini.

Jika Pak Prabowo kembali maju pada 2029, beliau akan menjadi salah satu pusat utama peta politik.

Gerindra mempunyai struktur.

Pak Prabowo mempunyai basis pendukung.

Dan masyarakat akan menilai hasil pemerintahannya.

Maka dalam skenario Pak Prabowo kembali maju, pertanyaannya bukan hanya:

“Siapa yang didukung Pak Jokowi?”

Tetapi juga:

“Bagaimana rakyat menilai pemerintahan Pak Prabowo?”

Itu jauh lebih menentukan.

Kalau Pak Jokowi Mendukung Pak Gibran, Apakah Pak Gibran Otomatis Kuat?

Belum tentu.

Dukungan Pak Jokowi tentu bisa menjadi modal.

Tetapi Pak Gibran harus mempunyai modalnya sendiri.

Ini justru sehat bagi Pak Gibran.

Karena seorang pemimpin seharusnya mempunyai identitas politik sendiri.

Pak Gibran perlu dikenal melalui pekerjaannya.

Melalui gagasannya.

Melalui kebijakannya.

Melalui kemampuannya.

Bukan hanya sebagai putra Pak Jokowi.

Jika suatu hari Pak Gibran maju dalam kontestasi nasional, menurut saya masyarakat berhak bertanya:

“Apa yang sudah Pak Gibran lakukan selama menjadi Wakil Presiden?”

Itulah pertanyaan yang fair.

Bagaimana Jika Pak Jokowi Justru Tetap Mendukung Pak Prabowo?

Kemungkinan tersebut juga tidak boleh diabaikan.

Pak Jokowi sebelumnya sudah menyatakan dukungan terhadap Pak Prabowo-Pak Gibran untuk dua periode.

Jika posisi tersebut bertahan hingga 2029, maka Pak Jokowi mungkin justru menjadi salah satu figur yang membantu menjaga kesinambungan koalisi pemerintahan.

Tetapi lagi-lagi:

politik tiga tahun ke depan masih dapat berubah.

Kita tidak perlu mendahului keputusan para tokoh.

Bagaimana Jika Muncul Kandidat Baru yang Sangat Kuat?

Ini kemungkinan yang paling menarik.

Bagaimana jika muncul seorang gubernur yang mempunyai kinerja luar biasa?

Bagaimana jika muncul menteri yang sangat populer?

Bagaimana jika muncul figur profesional?

Bagaimana jika muncul kader muda dari partai yang hari ini belum diperhitungkan?

Bagaimana jika masyarakat justru menginginkan sesuatu yang benar-benar baru?

Maka seluruh peta dapat berubah.

Termasuk pengaruh Pak Jokowi.

Karena dalam demokrasi, figur politik besar tetap harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

Saya Lebih Tertarik pada “Warisan Gagasan” daripada “Warisan Kekuasaan”

Menurut saya, diskusi tentang Pak Jokowi akan jauh lebih sehat jika tidak berhenti pada pertanyaan:

“Siapa yang akan menerima kekuatan politik Pak Jokowi?”

Saya lebih tertarik bertanya:

“Apa gagasan yang akan diwariskan?”

Pembangunan infrastruktur?

Hilirisasi?

Digitalisasi?

Pembangunan dari daerah?

IKN?

Reformasi pelayanan publik?

Atau ada gagasan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki?

Setiap presiden meninggalkan sesuatu.

Ada yang dilanjutkan.

Ada yang diperbaiki.

Ada yang disesuaikan.

Dan ada yang mungkin diganti.

Begitulah pemerintahan bekerja.

Tidak harus menghapus semuanya.

Tidak juga harus melanjutkan semuanya tanpa evaluasi.

Pemimpin Berikutnya Jangan Hanya Menjual Nama Besar

Jika ada kandidat pada 2029 yang mendapatkan dukungan Pak Jokowi, saya berharap kandidat tersebut tidak hanya mengatakan:

“Saya didukung Pak Jokowi.”

Tidak cukup.

Masyarakat perlu bertanya:

Lalu program Anda apa?

Bagaimana menciptakan pekerjaan?

Bagaimana meningkatkan pendidikan?

Bagaimana memperkuat industri?

Bagaimana mengurangi kemiskinan?

Bagaimana menjaga harga pangan?

Bagaimana menghadapi AI?

Bagaimana memperkuat pertahanan?

Bagaimana mengelola sumber daya alam?

Bagaimana menjaga demokrasi?

Bagaimana memberantas korupsi?

Dukungan tokoh adalah bonus.

Gagasan adalah kewajiban.

Pak Jokowi Bisa Menjadi Jembatan, Bukan Sekadar Pemain Politik

Ada satu peran yang menurut saya sangat positif jika dilakukan mantan presiden.

Menjadi jembatan.

Pak Jokowi mempunyai hubungan dengan banyak pihak.

Pak Prabowo.

Pak Gibran.

PSI.

Relawan.

Pengusaha.

Kepala daerah.

Tokoh masyarakat.

Bahkan berbagai tokoh yang pernah menjadi lawan politik.

Bayangkan jika jaringan tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas dan komunikasi nasional.

Menurut saya, itu akan jauh lebih bernilai dibandingkan sekadar terlibat dalam pertarungan siapa melawan siapa.

Politik Indonesia Jangan Selalu Dibaca sebagai Konflik

Kadang media sosial membuat politik terasa seperti pertandingan sepak bola.

Kalau Pak Jokowi bertemu seseorang:

“Wah, pasti pindah dukungan.”

Kalau tokoh A datang:

“Wah, pasti ada kesepakatan.”

Kalau tokoh B tidak hadir:

“Wah, pasti bertengkar.”

Padahal belum tentu.

Politik juga terdiri dari komunikasi biasa.

Silaturahmi.

Pertemanan.

Diskusi.

Hubungan kelembagaan.

Karena itu saya setuju dengan prinsip agar masyarakat tidak terburu-buru menafsirkan potongan video atau pertemuan politik tanpa konteks lengkap. Polemik pertemuan relawan dengan Pak Jokowi pada Agustus 2026 merupakan contoh mengapa konteks menjadi penting.

Apakah Pengaruh Pak Jokowi Masih Besar Hari Ini?

Kalau pertanyaannya hari ini, menurut saya:

Ya, ada tanda-tanda bahwa pengaruh politik Pak Jokowi masih nyata.

Buktinya bukan karena saya menyukai atau tidak menyukai beliau.

Kita bisa melihat indikatornya.

Pertemuan beliau masih menjadi berita.

Relawan masih mendatangi beliau.

Kelompok politik masih membicarakan arah beliau.

PSI menempatkan beliau sebagai figur penting.

Survei LPI bahkan menemukan daya tarik figur Pak Jokowi berkontribusi terhadap citra positif PSI.

Tetapi apakah pengaruh tersebut akan sama besarnya pada 2029?

Belum tentu.

Dan itulah bagian yang menarik untuk kita tunggu.

Faktor yang Akan Menentukan Pengaruh Pak Jokowi sampai 2029

Menurut saya ada beberapa hal yang akan menentukan.

Pertama adalah hubungan Pak Jokowi dengan pemerintahan Pak Prabowo.

Kedua adalah kinerja Pak Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ketiga adalah perkembangan PSI.

Keempat adalah soliditas jaringan relawan.

Kelima adalah muncul atau tidaknya kandidat baru.

Keenam adalah persepsi masyarakat terhadap warisan pemerintahan Pak Jokowi.

Dan ketujuh, yang paling penting:

apa yang dibutuhkan rakyat pada 2029.

Karena politik selalu kembali kepada kebutuhan masyarakat.

Jangan Mengkultuskan Tokoh Politik

Ini pesan penting.

Kita boleh menghormati Pak Jokowi.

Kita boleh menghormati Pak Prabowo.

Pak Anies.

Pak Ganjar.

Pak Gibran.

Pak Dedi.

Ibu Puan.

Pak AHY.

Pak Mahfud.

Dan semua tokoh lainnya.

Tetapi jangan menganggap seorang tokoh tidak boleh dikritik.

Sebaliknya, jangan pula menganggap seorang tokoh tidak mempunyai sisi baik hanya karena kita berbeda pilihan.

Demokrasi membutuhkan kemampuan melihat manusia secara utuh.

Ada prestasi.

Ada kekurangan.

Ada keputusan yang kita setujui.

Ada keputusan yang mungkin tidak kita setujui.

Itu normal.

Pak Jokowi Akan Menjadi Bagian dari Sejarah Indonesia Apa Pun Pilihan Politiknya

Ada sesuatu yang tidak bisa dihapus.

Pak Jokowi pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.

Beliau adalah bagian dari sejarah negara ini.

Sama seperti Pak Soekarno.

Pak Soeharto.

Pak B.J. Habibie.

Pak Abdurrahman Wahid.

Ibu Megawati Soekarnoputri.

Pak Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan sekarang Pak Prabowo Subianto.

Setiap presiden mempunyai zamannya.

Setiap presiden mempunyai cerita.

Setiap presiden mempunyai pencapaian.

Setiap presiden juga mempunyai kritik.

Tugas generasi berikutnya bukan menghapus sejarah.

Tetapi belajar darinya.

Closing: Pak Jokowi Bisa Memberikan Arah, tetapi Rakyat Tetap Menentukan

Jadi kembali kepada pertanyaan awal:

Apakah Pak Jokowi masih mempunyai pengaruh politik menuju 2029?

Menurut saya, berdasarkan perkembangan yang terlihat sampai Agustus 2026, jawabannya adalah:

pengaruh itu masih ada dan cukup menarik untuk diperhitungkan.

Relawan masih datang.

Kelompok politik masih memperhatikan sikap beliau.

PSI menempatkan beliau sebagai figur penting.

Pak Gibran berada di posisi Wakil Presiden.

Dan nama Pak Jokowi masih mampu menciptakan pembicaraan politik nasional.

Tetapi apakah Pak Jokowi akan menentukan siapa Presiden Indonesia pada 2029?

Jawabannya:

tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan itu hari ini.

Pak Jokowi bisa memberikan dukungan.

Pak Prabowo bisa mempunyai strategi.

Partai-partai bisa membangun koalisi.

Relawan bisa bergerak.

Tokoh politik bisa berkampanye.

Survei bisa memberikan angka.

Media bisa membuat prediksi.

Pengamat bisa membuat analisis.

Tetapi ketika hari pemungutan suara tiba, ada satu kelompok yang mempunyai kekuasaan paling besar.

Rakyat Indonesia.

Rakyatlah yang datang ke TPS.

Rakyat yang membuka surat suara.

Rakyat yang mencoblos.

Dan rakyat yang akhirnya menentukan siapa mendapatkan mandat.

Itulah demokrasi.

Karena itu saya berharap Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan seluruh tokoh bangsa dapat terus memberikan contoh bahwa politik tidak harus selalu menjadi pertarungan untuk menjatuhkan satu sama lain.

Politik bisa menjadi kompetisi gagasan.

Kompetisi prestasi.

Kompetisi pelayanan.

Kompetisi siapa yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

Jika Pak Jokowi masih mempunyai pengaruh pada 2029, semoga pengaruh tersebut digunakan untuk sesuatu yang positif.

Untuk menjaga persatuan.

Mendorong generasi baru.

Membantu stabilitas.

Mendorong demokrasi yang semakin matang.

Dan memberikan pengalaman kepada mereka yang akan melanjutkan perjalanan Indonesia.

Sebab menurut saya, warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah seberapa lama namanya tetap dibicarakan setelah meninggalkan jabatan.

Warisan terbesar seorang pemimpin adalah ketika sesuatu yang baik yang pernah ia bangun tetap memberikan manfaat bahkan ketika dirinya sudah tidak lagi berkuasa.

Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden.

Tetapi perjalanan politik Indonesia belum berhenti.

Pak Prabowo sedang memimpin.

Pak Gibran sedang belajar dan bekerja sebagai Wakil Presiden.

Generasi baru sedang tumbuh.

Partai-partai sedang berbenah.

Dan rakyat sedang memperhatikan semuanya.

Maka kita tidak perlu terlalu cepat menentukan siapa “raja” politik 2029.

Biarkan semua bekerja.

Biarkan semua membuktikan.

Biarkan masyarakat menilai.

Dan ketika 2029 benar-benar datang, biarkan rakyat menentukan masa depan Indonesia dengan bebas.

Karena pada akhirnya:

tokoh boleh mempunyai pengaruh.

Partai boleh mempunyai kekuatan.

Relawan boleh mempunyai pilihan.

Tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Salam Demokrasi.

Salam Indonesia.

DJ BANGSA EAA

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA, bukan dukungan ataupun penolakan terhadap Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran Rakabuming Raka, partai politik maupun kelompok relawan tertentu.

Analisis mengenai pengaruh politik Pak Jokowi menuju 2029 didasarkan pada perkembangan politik yang tersedia hingga Agustus 2026. Pertemuan, dukungan relawan, hubungan dengan partai maupun pernyataan politik tidak dengan sendirinya membuktikan keputusan pencalonan atau hasil Pemilu 2029.