Beda Pilihan Seharusnya Tidak Membuat Kita Kehilangan Persaudaraan

Bisakah Pilpres 2029 berlangsung tanpa perang pendukung? OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA mengajak masyarakat membangun politik yang lebih dewasa, melawan hoaks, ujaran kebencian dan polarisasi tanpa kehilangan sikap kritis.

Setiap kali Indonesia mendekati tahun politik, ada satu pola yang hampir selalu muncul.

Nama calon mulai diperbincangkan.

Partai mulai dihitung kekuatannya.

Relawan mulai bergerak.

Survei mulai bermunculan.

Media sosial mulai memanas.

Dan perlahan-lahan masyarakat mulai terbagi ke dalam kubu.

Sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah.

Demokrasi memang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih.

Kita boleh mendukung Pak Prabowo Subianto.

Boleh mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka.

Boleh mendukung Pak Anies Baswedan.

Boleh mendukung Pak Ganjar Pranowo.

Boleh mendukung Pak Dedi Mulyadi.

Boleh mendukung Ibu Puan Maharani.

Boleh mendukung Pak Agus Harimurti Yudhoyono.

Dan tentu saja boleh mendukung nama lain yang mungkin nanti muncul.

Tetapi pertanyaan saya sederhana:

Apakah untuk mendukung seseorang kita harus membenci orang yang mendukung kandidat lain?

Menurut saya, tidak.

Bahkan saya justru berharap Pilpres 2029 bisa menjadi momentum Indonesia menunjukkan kedewasaan politik yang lebih tinggi.

Pemilu boleh panas.

Perdebatan boleh keras.

Kritik boleh tajam.

Tetapi persaudaraan jangan sampai putus.

Karena ketika pemilu selesai, kita tetap hidup di negara yang sama.

Tetap menggunakan jalan yang sama.

Tetap makan dari pasar yang sama.

Tetap mengantar anak ke sekolah.

Tetap beribadah.

Tetap bekerja.

Dan tetap menyebut negeri ini:

Indonesia.

Politik Seharusnya Menyatukan Kepentingan, Bukan Memecah Persaudaraan

Ada satu kekeliruan yang menurut saya cukup sering terjadi dalam kehidupan politik.

Kita menganggap perbedaan pilihan sama dengan perbedaan kubu kehidupan.

Padahal pilihan politik hanyalah salah satu bagian kecil dari identitas seseorang.

Seseorang bisa berbeda pilihan presiden tetapi tetap menjadi saudara.

Bisa berbeda partai tetapi tetap menjadi teman.

Bisa berbeda pendapat tetapi tetap bekerja bersama.

Inilah yang seharusnya menjadi semangat demokrasi.

Pada Juli 2026, Pak Prabowo sendiri menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat menyampaikan kritik dan pendapat secara damai, sekaligus mengingatkan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan.

Menurut saya, pesan seperti ini sangat penting.

Bukan hanya bagi pemerintah.

Tetapi bagi seluruh masyarakat.

Karena demokrasi tidak hidup hanya di gedung parlemen.

Demokrasi hidup di rumah.

Di warung kopi.

Di kantor.

Di kampus.

Di pasar.

Di media sosial.

Dan di percakapan sehari-hari.

Kita Harus Belajar dari Polarisasi Politik Masa Lalu

Indonesia sudah beberapa kali melewati pemilu yang sangat kompetitif.

Pilpres 2014.

Pilpres 2019.

Pilpres 2024.

Kita semua bisa melihat bahwa perbedaan pilihan politik kadang menghasilkan ketegangan sosial.

Ada keluarga yang berdebat.

Ada teman yang saling blokir.

Ada grup WhatsApp yang panas.

Ada masyarakat yang saling memberikan label.

Ada informasi yang dibagikan tanpa diperiksa.

Ada potongan video yang diambil tanpa konteks.

Ada kalimat yang sebenarnya kritik kemudian dianggap penghinaan.

Sebaliknya, ada penghinaan yang dibungkus seolah-olah kritik.

Semua ini membuat demokrasi menjadi melelahkan.

Padahal pemilu seharusnya menjadi perayaan kedaulatan rakyat.

Bukan pertandingan siapa yang paling keras membenci.

Ujaran Kebencian Bukan Bagian dari Demokrasi yang Sehat

Kita harus membedakan kritik dengan kebencian.

Kritik berbicara tentang kebijakan.

Kritik berbicara tentang kinerja.

Kritik mengajukan pertanyaan.

Kritik menawarkan evaluasi.

Sedangkan ujaran kebencian menyerang identitas seseorang.

Menyerang suku.

Agama.

Golongan.

Ras.

Atau membuat manusia diperlakukan bukan lagi sebagai manusia.

ANTARA pernah menyoroti bahwa ujaran kebencian dalam Pilkada 2024 menjadi persoalan serius karena eksploitasi isu sensitif dapat menciptakan polarisasi sosial yang bertahan bahkan setelah proses pemilu selesai.

Menurut saya, ini harus menjadi peringatan menuju 2029.

Jangan sampai kita mengulang hal yang sama.

Pendukung Pak Prabowo Bukan Musuh Pendukung Pak Anies

Saya sengaja memberikan contoh sederhana.

Bayangkan ada dua orang tetangga.

Satu mendukung Pak Prabowo.

Satu lagi mendukung Pak Anies.

Apakah mereka harus bermusuhan?

Tidak.

Mereka tetap bisa duduk bersama.

Kalau ada musibah, mereka tetap bisa saling membantu.

Kalau ada kerja bakti, tetap bisa bekerja bersama.

Kalau anak mereka bermain bersama, tidak ada alasan melarang.

Politik seharusnya tidak masuk terlalu jauh sampai merusak hubungan kemanusiaan.

Begitu juga dengan pendukung Pak Gibran.

Pak Ganjar.

Pak Dedi.

Ibu Puan.

Pak AHY.

Dan siapapun.

Pendukung kandidat lain bukan musuh.

Mereka hanya mempunyai pertimbangan berbeda.

Kenapa Kita Sering Sulit Menerima Perbedaan?

Menurut saya salah satu penyebabnya adalah kita terlalu cepat mengidentikkan pilihan politik dengan harga diri.

Ketika calon yang kita dukung dikritik, kita merasa diri kita yang diserang.

Padahal tidak demikian.

Kalau seseorang mengkritik kebijakan Pak Prabowo, bukan berarti dia membenci pendukung Pak Prabowo.

Kalau seseorang mengkritik Pak Gibran, bukan berarti dia membenci seluruh masyarakat yang memilih Pak Gibran.

Kalau seseorang mengkritik Pak Anies, bukan berarti dia membenci semua pendukung Pak Anies.

Kita harus belajar memisahkan:

kritik terhadap tokoh dan penghormatan terhadap manusia.

Ini sederhana.

Tetapi dampaknya sangat besar.

Media Sosial Membuat Kita Lebih Mudah Marah

Sekarang mari kita bicarakan teknologi.

Media sosial memang luar biasa.

Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat.

Bisa berdiskusi.

Bisa mengikuti perkembangan politik.

Bisa mendengar langsung pernyataan tokoh.

Tetapi media sosial juga mempunyai sisi lain.

Algoritma cenderung memberikan konten yang membuat kita bertahan lebih lama.

Konten yang memancing emosi sering mendapatkan perhatian lebih besar.

Marah.

Takut.

Tersinggung.

Terkejut.

Akibatnya konten politik yang paling keras sering terasa seperti konten yang paling banyak dipercaya masyarakat.

Padahal belum tentu.

Timeline Kita Bukan Indonesia

Ini perlu selalu diingat.

Kalau timeline media sosial kita penuh pendukung satu kandidat, jangan langsung merasa:

“Seluruh Indonesia pasti seperti ini.”

Belum tentu.

Algoritma menampilkan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat.

Apa yang kita sukai.

Apa yang kita komentari.

Apa yang sering kita buka.

Akhirnya kita hidup dalam gelembung.

Kita merasa semua orang setuju dengan kita.

Kemudian ketika bertemu orang yang berbeda pilihan, kita terkejut.

Padahal justru itulah Indonesia.

Beragam.

Pemilu 2029 Akan Menghadapi Tantangan AI dan Deepfake

Ini menurut saya akan menjadi tantangan besar.

Pada 2029, teknologi kecerdasan buatan kemungkinan akan jauh lebih maju dibandingkan hari ini.

Video palsu semakin realistis.

Suara seseorang bisa ditiru.

Foto bisa dibuat.

Potongan video bisa dimanipulasi.

Kalimat bisa dibuat seolah-olah berasal dari tokoh politik.

Bayangkan dampaknya ketika kampanye.

Satu video palsu bisa tersebar jutaan kali dalam beberapa jam.

Sebelum klarifikasi keluar, masyarakat mungkin sudah marah.

Karena itu literasi digital bukan lagi tambahan.

Literasi digital akan menjadi kebutuhan demokrasi.

Sebelum Membagikan Konten Politik, Berhenti Beberapa Detik

Saya punya prinsip sederhana.

Kalau mendapatkan video politik yang sangat mengejutkan:

jangan langsung bagikan.

Periksa sumbernya.

Apakah berasal dari media kredibel?

Apakah videonya lengkap?

Apakah ada tanggalnya?

Apakah potongan?

Apakah ada klarifikasi?

Apakah berita tersebut memang benar?

Terkadang hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mencegah sebuah informasi salah menyebar kepada ratusan orang.

Ini kontribusi demokrasi yang sangat sederhana.

Partai Politik Juga Harus Bertanggung Jawab

Masyarakat memang mempunyai tanggung jawab.

Tetapi partai juga.

Partai jangan menjadikan masyarakat bahan bakar konflik.

Jangan memanfaatkan ketakutan.

Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas.

Jangan membangun kemenangan dengan cara membuat masyarakat saling membenci.

Karena pemilu hanya beberapa bulan.

Tetapi luka sosial bisa bertahun-tahun.

Partai politik seharusnya mengatakan kepada pendukungnya:

“Dukung kami, tetapi tetap hormati orang lain.”

Kalimat seperti itu sederhana.

Tetapi sangat kuat.

Kandidat Presiden Seharusnya Menenangkan Pendukungnya

Saya berharap siapapun calon presiden pada 2029 mempunyai keberanian melakukan hal ini.

Ketika pendukung mulai menghina kandidat lain:

tegurlah.

Ketika pendukung menyebarkan informasi palsu:

ingatkan.

Ketika pendukung membawa isu SARA:

hentikan.

Pemimpin bukan seseorang yang hanya mampu membuat massa bersemangat.

Pemimpin juga harus mampu menenangkan massa ketika emosi terlalu tinggi.

Menurut saya itu justru tanda kepemimpinan besar.

Kritik Pemerintah Harus Tetap Diberikan Ruang

Politik damai bukan berarti semua orang harus diam.

Ini perlu ditegaskan.

Kita jangan salah memahami persatuan.

Persatuan bukan berarti semua orang harus setuju dengan pemerintah.

Bukan berarti oposisi tidak boleh mengkritik.

Bukan berarti masyarakat tidak boleh protes.

Justru demokrasi membutuhkan kritik.

Pak Prabowo sendiri pada Juli 2026 menyampaikan bahwa kritik, saran, dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi, dengan tetap menjaga ketertiban publik.

Menurut saya ini prinsip yang sangat sehat.

Masyarakat boleh kritis.

Pemerintah harus mau mendengar.

Tetapi kritik juga harus berdasarkan fakta.

Bukan fitnah.

Demokrasi yang Sehat Membutuhkan Pemilu Bebas dan Adil

Pada Juli 2026, Pak Hasto Kristiyanto dari PDI Perjuangan menekankan pentingnya pemilu yang bebas, jujur, adil, dan memiliki institusi politik yang kuat.

Menurut saya, ini juga bagian penting dari upaya mengurangi konflik.

Mengapa?

Karena semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, semakin kecil ruang untuk kecurigaan yang tidak perlu.

Masyarakat harus percaya bahwa suara mereka dihitung.

Kandidat harus percaya bahwa kompetisi berlangsung adil.

Partai harus percaya pada mekanisme hukum.

Kalau ada sengketa, selesaikan melalui jalur hukum.

Bukan melalui permusuhan sosial.

KPU dan Bawaslu Akan Memegang Peran Sangat Penting

Masyarakat membutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional.

KPU harus mampu menjaga proses pemilu.

Bawaslu harus melakukan pengawasan.

Aparatur negara harus menjaga netralitas sesuai aturan.

Partai harus menaati regulasi.

Kandidat harus bermain dengan fair.

Masyarakat juga harus ikut mengawasi.

Semakin transparan prosesnya, semakin kuat kepercayaan rakyat.

Dan kepercayaan adalah obat terbaik untuk mengurangi konflik politik.

Aturan Pemilu Juga Harus Semakin Jelas

Menjelang 2029, pembahasan tentang hukum pemilu juga menjadi penting.

Pada 2026, DPR dan berbagai pihak sudah membicarakan sejumlah isu dalam reformasi regulasi pemilu nasional.

Menurut saya, aturan harus dibuat semakin jelas.

Jangan sampai aturan yang tidak pasti justru menjadi sumber perdebatan baru.

Demokrasi membutuhkan pertandingan dengan aturan yang dipahami semua pemain.

Bukan aturan yang terus diperdebatkan ketika pertandingan sudah berjalan.

Berbeda Ideologi Tidak Berarti Tidak Bisa Duduk Bersama

Ada sesuatu yang saya suka dari tradisi Indonesia:

silaturahmi.

Politisi yang berbeda partai bisa bertemu.

Berbeda pandangan bisa duduk satu meja.

Tokoh pemerintah bisa berbicara dengan tokoh oposisi.

Pada Maret 2026, pengamat politik juga menyoroti pesan persatuan dari Pak Prabowo dalam momentum Lebaran dan bagaimana pertemuan elite dengan latar politik berbeda dapat menjadi ruang komunikasi kebangsaan.

Menurut saya tradisi seperti ini sangat penting.

Karena masyarakat melihat contoh.

Kalau elite yang bersaing bisa bersalaman, mengapa pendukung di bawah harus bermusuhan?

Jangan Membenci Orang Hanya karena Benderanya Berbeda

Menjelang pemilu nanti jalan-jalan mungkin dipenuhi warna.

Merah.

Putih.

Kuning.

Biru.

Hijau.

Berbagai logo.

Berbagai partai.

Berbagai gambar kandidat.

Dan itu normal.

Demokrasi memang berwarna.

Bayangkan kalau semua orang hanya mempunyai satu pilihan.

Justru bukan demokrasi.

Maka keberagaman pilihan seharusnya dirayakan.

Bukan ditakuti.

Kita Tidak Harus Mengubah Teman Menjadi Pendukung

Ini juga kebiasaan yang harus dikurangi.

Kalau kita mendukung seseorang, kita merasa harus meyakinkan seluruh teman.

Tidak apa-apa menyampaikan alasan.

Tidak apa-apa berdiskusi.

Tetapi ketika teman tetap berbeda pilihan:

hormati.

Tidak perlu memaksa.

Tidak perlu mengatakan:

“Kalau kamu tidak memilih calon saya berarti kamu tidak cinta Indonesia.”

Ini kalimat yang terlalu jauh.

Semua warga bisa mencintai Indonesia dengan pilihan politik berbeda.

Jangan Mengukur Nasionalisme dari Pilihan Capres

Seseorang memilih Pak Prabowo tidak otomatis lebih nasionalis.

Seseorang memilih Pak Anies tidak otomatis kurang nasionalis.

Seseorang memilih Pak Ganjar tidak otomatis lebih baik.

Seseorang memilih Pak Gibran tidak otomatis lebih buruk.

Begitu juga sebaliknya.

Nasionalisme jauh lebih besar daripada pilihan di TPS.

Bayar pajak.

Menjaga lingkungan.

Tidak korupsi.

Membantu tetangga.

Menghormati perbedaan.

Bekerja dengan baik.

Mendidik anak.

Itu semua juga cinta Indonesia.

Politik Identitas Harus Digunakan dengan Sangat Hati-Hati

Indonesia memiliki banyak identitas.

Suku.

Agama.

Budaya.

Bahasa.

Daerah.

Justru itulah kekayaan kita.

Tetapi kalau identitas dipakai untuk mengatakan kelompok tertentu lebih Indonesia daripada kelompok lain, kita sedang membuka pintu konflik.

Kandidat sebaiknya datang membawa program.

Bukan ketakutan.

Pilpres Seharusnya Menjadi Adu Program

Bayangkan Pilpres 2029 seperti ini.

Pak A menawarkan 15 juta pekerjaan baru.

Pak B menjelaskan strategi pendidikan.

Ibu C menawarkan program kesehatan.

Pak D berbicara tentang AI.

Pak E menawarkan reformasi pertanian.

Kemudian masyarakat membandingkan.

Mana yang realistis?

Berapa anggarannya?

Berapa waktunya?

Siapa timnya?

Inilah politik yang menarik.

Bukan:

“Siapa yang paling pandai membuat lawannya terlihat buruk?”

Debat Presiden Harus Menjadi Tempat Belajar

Saya berharap debat Pilpres 2029 benar-benar menjadi tempat masyarakat mengenal kandidat.

Bukan hanya mencari potongan viral.

Kandidat harus ditanya:

Bagaimana menghadapi perubahan iklim?

Bagaimana membuka pekerjaan?

Bagaimana menghadapi AI?

Bagaimana meningkatkan kualitas guru?

Bagaimana menjaga harga pangan?

Bagaimana memperkuat pertahanan?

Bagaimana menjaga kebebasan?

Bagaimana memberantas korupsi?

Masyarakat membutuhkan jawaban.

Bukan hanya slogan.

Media Juga Memiliki Tanggung Jawab Besar

Media punya kekuatan besar membentuk suasana politik.

Judul berita bisa menenangkan.

Bisa juga memancing kemarahan.

Menurut saya media tetap harus kritis.

Tetapi konteks jangan hilang.

Judul jangan membuat isi terlihat berbeda.

Pernyataan jangan dipotong terlalu jauh.

Koreksi harus dilakukan apabila ada kesalahan.

Karena satu informasi salah bisa menimbulkan efek sosial besar.

Influencer Politik Juga Harus Bertanggung Jawab

Pada 2029 mungkin influencer mempunyai kekuatan komunikasi bahkan lebih besar.

Tidak ada yang salah dengan influencer mendukung kandidat.

Itu hak mereka.

Tetapi ketika menyampaikan informasi politik:

jangan bohong.

Kalau opini, katakan opini.

Kalau iklan, katakan iklan.

Kalau belum tahu, jangan dibuat seolah-olah tahu.

Karena followers bukan sekadar angka.

Ada manusia di balik layar.

Kita Juga Harus Mengurangi Budaya “Potong Video”

Satu kalimat seseorang bisa mempunyai arti sangat berbeda ketika dipotong.

Misalnya seseorang mengatakan:

“Saya tidak setuju dengan kebijakan ini, tetapi pemerintah juga mempunyai alasan yang harus kita dengarkan.”

Lalu potongan viral hanya:

“Saya tidak setuju dengan pemerintah.”

Maknanya berubah.

Karena itu biasakan melihat percakapan lengkap.

Terutama ketika kontennya membuat emosi.

Jangan Mudah Memberikan Label kepada Orang

“Buzzer.”

“Pengkhianat.”

“Radikal.”

“Anti negara.”

“Tidak nasionalis.”

“Bodoh.”

Kita terlalu mudah memberikan label.

Kadang seseorang hanya berbeda pendapat.

Tidak lebih.

Label membuat kita berhenti mendengarkan.

Begitu kita memberikan label, kita merasa tidak perlu memahami argumen orang tersebut.

Padahal demokrasi membutuhkan dialog.

Pendukung Kandidat Harus Berani Mengkritik Kandidat Sendiri

Menurut saya inilah kedewasaan politik paling tinggi.

Kalau kita mendukung Pak Prabowo dan ada kebijakan yang kurang tepat:

kritik.

Kalau mendukung Pak Gibran:

kritik jika perlu.

Kalau mendukung Pak Anies:

kritik.

Pak Ganjar:

kritik.

Pak Dedi:

kritik.

Ibu Puan:

kritik.

Karena kita memilih pemimpin.

Bukan menyembah pemimpin.

Kandidat yang Kita Tidak Suka Tetap Manusia

Kita bisa sangat tidak setuju dengan seseorang.

Tetapi jangan hilangkan kemanusiaannya.

Jangan menghina fisik.

Keluarga.

Suku.

Agama.

Kondisi pribadi.

Kalau ingin mengkritik:

kritik gagasannya.

Kritik programnya.

Kritik kebijakannya.

Itu jauh lebih bermartabat.

Keluarga Jangan Sampai Pecah karena Politik

Saya selalu merasa sedih melihat cerita keluarga menjadi renggang karena pemilu.

Bayangkan.

Orang tua yang merawat kita puluhan tahun.

Saudara yang tumbuh bersama kita.

Kemudian hubungan rusak karena berbeda calon presiden selama lima tahun.

Apakah sepadan?

Menurut saya tidak.

Kandidat yang kita bela bahkan mungkin tidak mengenal kita.

Tetapi keluarga kita mengenal kita sejak lahir.

Jangan tertukar prioritasnya.

Grup WhatsApp Keluarga Juga Perlu Damai

Ini mungkin terdengar lucu.

Tetapi nyata.

Satu anggota kirim berita.

Yang lain membantah.

Mulai berdebat.

Kemudian lima puluh pesan.

Akhirnya ada yang keluar grup.

Mungkin pada 2029 kita perlu membuat aturan sederhana:

boleh bicara politik.

Tetapi tanpa menghina.

Kalau berita belum jelas, jangan bagikan.

Kalau mulai emosi, berhenti sebentar.

Demokrasi tidak akan runtuh hanya karena kita tidak membalas pesan selama sepuluh menit.

Warung Kopi Harus Tetap Menjadi Tempat Berteman

Saya suka membayangkan politik Indonesia tetap seperti warung kopi.

Orang datang.

Berbeda pendapat.

Satu mendukung Pak A.

Yang lain mendukung Pak B.

Beradu argumen.

Kemudian selesai.

Pesan kopi lagi.

Pulang tetap salaman.

Kalau budaya seperti ini bisa kita bawa ke media sosial, politik Indonesia akan jauh lebih sehat.

Pemilu Adalah Kontestasi Sementara

Ini kalimat yang harus kita ingat.

Pemilu mempunyai tanggal.

Ada masa kampanye.

Ada hari pencoblosan.

Ada penghitungan.

Kemudian selesai.

Tetapi bangsa ini harus hidup jauh lebih lama.

Jangan merusak sesuatu yang permanen demi sesuatu yang sementara.

Persatuan bangsa lebih panjang daripada masa kampanye.

Setelah Pemilu, Presiden Terpilih Harus Menjadi Presiden Semua Rakyat

Ini bagian penting.

Ketika seorang kandidat menang, dia tidak lagi hanya memimpin pemilihnya.

Dia memimpin orang yang memilihnya.

Dan orang yang tidak memilihnya.

Kalau Pak Prabowo menang:

Presiden semua.

Kalau suatu hari Pak Gibran menang:

Presiden semua.

Kalau Pak Anies menang:

Presiden semua.

Pak Ganjar.

Pak Dedi.

Ibu Puan.

Pak AHY.

Atau siapapun.

Itulah arti negara.

Yang Kalah Juga Harus Dihormati

Demokrasi membutuhkan pemenang yang rendah hati.

Dan pihak yang kalah yang berbesar hati.

Tentu jika ada sengketa, gunakan jalur hukum.

Itulah mekanismenya.

Tetapi setelah semua proses selesai, bangsa harus kembali berjalan bersama.

Karena masalah Indonesia terlalu banyak untuk terus menerus berkelahi tentang hasil pemilu.

Tantangan Indonesia Jauh Lebih Besar daripada Rivalitas Kandidat

Kita menghadapi:

lapangan pekerjaan.

Kemiskinan.

Pendidikan.

Kesehatan.

Korupsi.

Ketahanan pangan.

Perubahan iklim.

Transformasi digital.

AI.

Persaingan global.

Pertahanan.

Energi.

Semua masalah itu tidak bertanya:

“Kamu pendukung siapa?”

Banjir tidak memilih pendukung kandidat.

Pengangguran tidak memilih partai.

Harga kebutuhan tidak bertanya ideologi.

Maka setelah pemilu kita harus bekerja bersama.

Persatuan Tidak Berarti Tidak Ada Oposisi

Ini juga penting.

Kita bisa bersatu sebagai bangsa sambil tetap mempunyai oposisi.

Oposisi diperlukan.

Kritik diperlukan.

Check and balance diperlukan.

Persatuan tidak berarti semua partai harus masuk pemerintahan.

Persatuan berarti perbedaan politik tidak menghapus komitmen kepada Indonesia.

Pemerintah yang Baik Tidak Takut Kritik

Pemerintah seharusnya melihat kritik sebagai alarm.

Kalau alarm berbunyi, jangan langsung merusak alarm.

Cari tahu apa masalahnya.

Masyarakat juga harus memberikan kritik dengan data.

Bukan rumor.

Hubungan seperti ini membuat demokrasi sehat.

Oposisi yang Baik Tidak Hanya Menyerang

Begitu juga oposisi.

Kalau pemerintah membuat kebijakan bagus:

akui.

Kalau ada kekurangan:

kritik.

Kalau punya alternatif:

tawarkan.

Masyarakat akan lebih menghargai oposisi yang membawa solusi daripada oposisi yang mengatakan semuanya salah.

Apakah Pilpres 2029 Bisa Benar-Benar Damai?

Menurut saya:

bisa.

Tetapi tidak akan terjadi dengan sendirinya.

Harus ada kerja bersama.

Kandidat harus menjaga pendukung.

Partai harus menjaga komunikasi.

Pemerintah menjaga netralitas dan aturan.

Penyelenggara pemilu menjaga kepercayaan.

Media menjaga akurasi.

Influencer menjaga tanggung jawab.

Dan masyarakat menjaga akal sehat.

Kalau semuanya melakukan bagian masing-masing, 2029 bisa menjadi pemilu yang jauh lebih dewasa.

Kita Sudah Semakin Dewasa sebagai Demokrasi

Indonesia sudah melalui banyak pemilu.

Kita mempunyai pengalaman.

Kita pernah melihat konflik.

Pernah melihat rekonsiliasi.

Pernah melihat pergantian kekuasaan.

Pernah melihat mantan rival politik akhirnya bekerja bersama.

Semua pengalaman itu seharusnya membuat kita belajar.

Jangan mulai dari nol setiap lima tahun.

Generasi Muda Bisa Mengubah Budaya Politik

Saya memiliki harapan besar kepada generasi muda.

Mereka lebih terbuka.

Lebih mudah mengakses data.

Lebih kritis.

Lebih cepat memeriksa informasi.

Tetapi tantangannya juga besar karena mereka hidup dalam era informasi sangat cepat.

Saya berharap generasi muda tidak hanya menjadi konsumen konten politik.

Tetapi menjadi generasi yang bertanya:

“Datanya mana?”

“Programnya apa?”

“Sumbernya apa?”

“Apakah ini benar?”

Kalau budaya seperti itu berkembang, politik kebencian semakin sulit hidup.

Politik yang Dewasa Jauh Lebih Keren

Menurut saya tidak ada yang keren dari menghina orang karena beda pilihan.

Yang keren justru:

bisa berdebat keras kemudian salaman.

Bisa tidak setuju tanpa membenci.

Bisa mengkritik orang yang kita dukung.

Bisa mengakui prestasi orang yang tidak kita pilih.

Itu menunjukkan kita mempunyai pendirian sekaligus kedewasaan.

Jangan Biarkan Algoritma Menentukan Siapa yang Kita Benci

Ini mungkin salah satu pesan paling penting menuju 2029.

Media sosial dirancang supaya kita terus menonton.

Kadang kemarahan membuat kita menonton lebih lama.

Jadi jangan serahkan emosi kita sepenuhnya kepada algoritma.

Kita manusia.

Kita punya akal.

Kita bisa memilih berhenti.

Kita bisa memilih tidak membalas.

Kita bisa memilih memeriksa fakta.

Kita bisa memilih tetap menghormati orang lain.

Kalau Ada Akun yang Isinya Hanya Membuat Kita Marah, Mungkin Kita Perlu Menjauh

Tidak semua informasi harus kita konsumsi.

Kalau satu akun setiap hari hanya membuat kita membenci kelompok lain, tanyakan:

Apakah saya menjadi lebih pintar setelah mengikuti akun ini?

Atau hanya menjadi lebih marah?

Politik seharusnya menambah pemahaman.

Bukan hanya tekanan darah.

Mari Membuat Pilpres 2029 Menjadi Perlombaan Gagasan

Saya punya bayangan sederhana.

Pada 2029, pendukung kandidat berlomba membagikan program.

Bukan hinaan.

“Saya mendukung Pak A karena program ekonominya seperti ini.”

“Saya mendukung Ibu B karena program pendidikannya.”

“Saya mendukung Pak C karena visi teknologinya.”

Kemudian orang lain menjawab:

“Menarik, tetapi saya lebih setuju kandidat ini karena datanya begini.”

Bayangkan kualitas diskusi kita.

Indonesia akan jauh lebih maju.

Closing: Boleh Beda Presiden Pilihan, Jangan Beda Indonesia

Pada akhirnya, Pilpres 2029 masih jauh.

Kita bahkan belum mengetahui secara pasti siapa saja kandidat yang akan maju.

Pak Prabowo masih mempunyai peluang untuk mencalonkan diri kembali.

Pak Gibran mungkin mempunyai perjalanan politik sendiri.

Pak Anies bisa saja kembali.

Pak Ganjar mungkin kembali.

Pak Dedi mungkin semakin kuat.

Ibu Puan mungkin mendapatkan momentum.

Pak AHY bisa berkembang.

Nama baru mungkin muncul.

Semua itu belum pasti.

Tetapi ada sesuatu yang bisa kita putuskan mulai hari ini:

cara kita menjalani demokrasi.

Kita bisa memilih politik yang penuh kebencian.

Atau kita bisa memilih politik yang dewasa.

Kita bisa memilih menyebarkan rumor.

Atau memeriksa fakta.

Kita bisa memilih menghina lawan.

Atau mengkritik gagasan.

Kita bisa memilih memutus persahabatan.

Atau menjaga persaudaraan.

Menurut saya, Indonesia layak mendapatkan pilihan kedua.

Pilpres tidak harus menjadi perang.

Pilpres adalah mekanisme memilih pemimpin.

Selesai.

Tidak perlu membuat tetangga menjadi musuh.

Tidak perlu membuat keluarga pecah.

Tidak perlu membuat masyarakat saling curiga berdasarkan pilihan politik.

Kita semua mempunyai masalah yang lebih penting untuk diselesaikan bersama.

Anak-anak membutuhkan pendidikan.

Anak muda membutuhkan pekerjaan.

Orang tua membutuhkan pelayanan kesehatan.

Petani membutuhkan kepastian.

Nelayan membutuhkan dukungan.

Pengusaha membutuhkan stabilitas.

Masyarakat membutuhkan rasa aman.

Semua itu membutuhkan kerja bersama.

Maka kalau nanti 2029 datang dan pilihan kita berbeda, saya berharap kita bisa berkata:

“Saya pilih kandidat saya. Anda pilih kandidat Anda. Setelah itu kita tetap ngopi bersama.”

Sederhana.

Tetapi mungkin justru itulah bentuk demokrasi yang paling indah.

Karena Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu mempunyai pikiran sama.

Indonesia dibangun oleh orang-orang yang berbeda tetapi bersedia hidup bersama.

Berbeda suku.

Berbeda agama.

Berbeda daerah.

Berbeda partai.

Berbeda pilihan presiden.

Namun ketika Merah Putih berkibar, kita mempunyai satu nama:

Indonesia.

Kandidat boleh berganti.

Partai boleh berganti.

Pilihan boleh berganti.

Tetapi jangan sampai rasa persaudaraan kita ikut berganti.

Saya berharap Pilpres 2029 kelak dikenang bukan sebagai pemilu paling gaduh.

Tetapi sebagai pemilu ketika masyarakat Indonesia berkata:

“Kita akhirnya semakin dewasa.”

Kita berdebat tanpa menghina.

Kita mengkritik tanpa membenci.

Kita memilih tanpa memusuhi.

Kita menerima hasil melalui aturan.

Kemudian kembali bekerja bersama.

Kalau itu bisa terjadi, siapapun pemenangnya, menurut saya demokrasi Indonesia juga ikut menang.

Karena kemenangan demokrasi bukan hanya terletak pada siapa yang duduk di Istana.

Kemenangan demokrasi terjadi ketika rakyat tetap bersaudara setelah meninggalkan TPS.

Boleh beda pilihan.

Boleh beda partai.

Boleh beda calon presiden.

Tetapi jangan pernah berbeda dalam mencintai Indonesia.

Salam Demokrasi.

Salam Persaudaraan.

Salam Indonesia.

DJ BANGSA EAA

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan OPINI POLITIK DJ BANGSA EAA yang bertujuan mendorong budaya demokrasi yang positif, damai, kritis, dan saling menghormati. Tulisan ini bukan bentuk dukungan ataupun penolakan terhadap Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran Rakabuming Raka, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Dedi Mulyadi, Ibu Puan Maharani, Pak Agus Harimurti Yudhoyono maupun tokoh politik tertentu.

Pembahasan Pilpres 2029 bersifat opini mengenai budaya politik dan demokrasi. Kandidat resmi Pilpres 2029 belum ditetapkan.